Home Opini Media Sosial Politik POLEMIK ANGKA KEMISKINAN
POLEMIK ANGKA KEMISKINAN PDF Print E-mail
Friday, 03 July 2009 10:16
Oleh: Jousairi Hasbullah

Pada 1 Juli 2009, baru saja BPS mengumumkan penurunan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Indonesia sebesar 32,5 juta jiwa atau sebesar 14,15%.

Selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sebanyak 6,8 juta jiwa, penurunan yang cukup signifikan. Polemik pun menyeruak disangkut-pautkan dengan keramaian kampanye Pilpres 2009. Pengumuman pada bulan Juli sebetulnya jadwal yang reguler.

BPS memang mengumumkan angka tersebut pada setiap awal Juli, kebetulan saja pada 2009 bersamaan dengan ramainya kampanye calon presiden.Angka itu pun bukan angka saat kampanye sekarang ini, melainkan keadaan bulan Maret 2009. Pertanyaan yang paling mendasar, bagaimana menjelaskan proses terjadinya penurunan tersebut?
Sekilas tentang Ukuran

Tidak mungkin memahami angka kemiskinan tanpa memahami dimensi metodologisnya. Telah banyak diulas selama ini bahwa dalam hal pengukuran angka kemiskinan, metodologi yang diaplikasikan oleh BPS adalah melalui pendekatan konsumsi. Mereka yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah mereka yang nilai konsumsinya kurang dari nilai 2100 kkal/per orang/per hari plus kebutuhan primer nonmakanan.

Batas garis kemiskinan yang dihasilkan selalu disesuaikan dengan perkembangan harga-harga, terutama yang terkait dengan komoditas makanan. Untuk 2009, nilainya Rp200.262 per kapita per bulan. Salah satu dalil dari ukuran konsumsi bahwa seluruh komoditas, tanpa membedakan komoditas yang diperoleh dari pembelian, pemberian, dan dari usaha sendiri sepanjang itu dikonsumsi oleh rumah tangga, akan dinilai dengan uang. Kekuatan dari pendekatan ini terletak pada kecermatannya.

Di sisi yang lain terdapat pula keterbatasan, terutama kesulitan masyarakat awam untuk memahami konsep konsumsi dari pemberian dan dari usaha sendiri. Besaran pengeluaran seseorang sering diidentikkan dengan besarnya nilai konsumsi yang dibeli. Pilihan pada ukuran pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi didasari oleh kenyataan bahwa akan berbahaya jika menggunakan ukuran pendapatan.

Hal ini terkait dengan kompleksitas jenis dan status pekerjaan sebagai sumber penghasilan dan tingkat kejujuran responden. Sangat sulit untuk menggali informasi yang benar berapa pendapatan suatu rumah tangga itu sesungguhnya. Ukuran kemiskinan yang dipakai di Indonesia terbilang relatif moderat. Jika patokannya USD purchasing power parity (PPP) seperti yang diaplikasikan oleh Bank Dunia, batas garis kemiskinan di Indonesia, dengan metode yang disebutkan, nilainya sekitar USD1,6 PPP (untuk keterbandingan tahun 2006).

Batasan garis kemiskinan di Indonesia jauh lebih layak dibandingkan ukuran nasional yang diaplikasikan di China dan India dengan nilai di bawah USD1 PPP.Dalam konteks ini batas garis kemiskinan dalam dolar yang digunakan oleh Bank Dunia bukan dalam pengertian kurs di tiap negara, tetapi purchasing power parity.Dengan USD1 dibelanjakan di Amerika, maka dihitung nilai setaranya dalam rupiah jika barang dan jasa itu diperoleh di Indonesia.

Mengapa Turun?

Penurunan angka kemiskinan selama kurun waktu Maret 2006 ke Maret 2009 bersentuhan dengan beberapa faktor yang merupakan dampak dari kebijakan pembangunan, terutama dalam hal peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Walaupun dari data terkait jenis dan status pekerjaan yang selama ini telah dipublikasikan oleh BPS kualitasnya cenderung menurun,sifat dan jenis pekerjaan yang tersedia––seperti melalui program pemberdayaan PNPM Mandiri, proyek padat karya,serta berlanjutnya booming di sektor konstruksi––lebih memungkinkan peningkatan aksesibilitas dari kelompok masyarakat bawah.

Berkembangnya sektor konstruksi perkotaan memungkinkan arus migrasi ulang-alik yang keluar dari tekanan sektor pertanian ke sektor nonpertanian menjadi buruh bangunan di kota-kota besar semakin tinggi.Kecenderungan ini tipikal yang terjadi di banyak negara berkembang.

Terjadi perkembangan ketika sektor-sektor urban yang banyak membutuhkan tenaga kerja kasar berkembang, arus tenaga kerja off farm dari perdesaan akan mengalir ke kota.Pendapatan migran yang ke kota akan meningkat dan pendapatan mereka yang tetap tinggal di desa juga akan lebih aman karena berkurangnya tekanan pada suplai tenaga kerja pertanian.

Selain itu juga ada pengaruh BLT,BOS,dan kebijakan di bidang kesehatan yang berkontribusi dalam penurunan kemiskinan. Sekadar gambaran, upah riil buruh tani di perdesaan selama Januari ke April 2009 meningkat sekitar 13,2%. Pola yang hampir sama untuk upah buruh bangunan. Peningkatan pendapatan buruh tani akan berpengaruh kuat pada penurunan jumlah penduduk miskin.

Seperti kita ketahui,jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan di perkotaan. Mereka umumnya buruh tani atau petani gurem. Inflasi terutama selama satu tahun terakhir relatif stabil. Dari Maret 2008 ke Maret 2009 laju inflasi (year on year) berada di kisaran 7,9% dan perkembangan harga beras yang tumbuh 7,8% selama satu tahun terakhir justru lebih stabil dibandingkan dengan angka inflasi itu sendiri.

Dari sisi sosial budaya,pada periode Januari–Maret 2009 terjadi apa yang disebut kemunculan resiprositas dadakan (shadow reciprocity). Di antara elite dan masyarakat bawah secara tiba-tiba terbangun situasi yang saling membutuhkan dan saling peduli.Dalam suasana kampanye pemilu legislatif, para caleg berlomba-lomba memberi perhatian kepada masyarakat miskin.

Belum ada penelitian khusus, tetapi umumnya setiap calon anggota legislatif dan keluarganya dalam pemilu yang lalu hampir dapat dipastikan menyelenggarakan berbagai pertemuan yang sebagian besar dihadiri oleh masyarakat dari stratum bawah karena isu yang diangkat umumnya memang terkait dengan perhatian pada masyarakat miskin.

Dalam setiap pertemuan mereka menyediakan makanan, sebagian dengan cendera mata, ada juga barang-barang komoditas pokok lainnya dan sebagian lagi seperti banyak diberitakan di media massa ada yang dalam bentuk uang. Mengapa dimensi resiprositas dadakan melalui kenduri, perhelatan, dan sejenisnya dapat menurunkan kemiskinan?

Seorang warga miskin yang menghadiri acara tersebut dan mendapat jatah, misalnya makan, kemungkinan besar akan mengonsumsi daging, ikan, telur, dan lauk-pauk lainnya. Dalam konsep pendekatan konsumsi rumah tangga, semua itu akan dihitung sebagai bagian dari nilai pengeluaran.

Begitu juga kalau warga miskin menerima barang apakah dalam bentuk pakaian atau bahkan dalam bentuk bantuan transportasi, apa yang diterima akan dinilai sebagai bagian dari pengeluaran mereka dan dihitung nilai rupiahnya. Semakin sering perhelatan itu dilakukan, nilai total konsumsi masyarakat miskin akan meningkat.

Akibatnya,dalam perhitungan, yang bersangkutan kemungkinan dapat melampaui batas garis kemiskinan dan menjadi tidak miskin. Pola perilaku masyarakat miskin di Indonesia karena ketidakberdayaan mereka akan mudah menerima apa saja yang diberikan oleh pihak lain.

Hati-hati

Ringkasnya, banyak faktor yang dapat memengaruhi kenaikan atau penurunan angka kemiskinan. Faktor itu tidak hanya yang berkaitan dengan dampak dari kebijakan pembangunan, melainkan juga terdapat pengaruh yang kuat dari pola perilaku kampanye yang lalu, juga oleh hal-hal yang situasional lainnya terkait dengan pola budaya masyarakat lokal.

Pembangunan dan pola perilaku partai politik,secara tidak sengaja, menyatu memberi sumbangsih bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia 2009. Hal yang disebut terakhir ini umumnya berlaku di negaranegara yang tingkat kemajuannya masih dalam tahapan transisional.

Ketika hampir semua penduduk telah mengalami tingkat kesejahteraan yang layak, dinamika kebijakan pembangunanlah yang biasanya paling dominan menerangkan naik atau turunnya angka kemiskinan itu.

Penulis: Kepala Biro Humas dan Hukum BPS

Sumber: Harian Seputar Indonesia, Jum'at 03 Juli 2009