Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 129 guests onlineJajak Pendapat
| KOMUNIKASI POLITIK PKS |
|
|
|
| Friday, 01 May 2009 13:15 |
|
Oleh: Sapto Waluyo Pernyataan Anis serta-merta disanggah Tifatul Sembiring yang menyebut, hal itu hanya pandangan pribadi karena format koalisi masih diperbincangkan dengan semua mitra lain. Sanggahan yang terlambat karena citra publik telah terbentuk bahwa PKS berperilaku bak debt collector yang main ancam demi mencapai kepentingan politiknya. Padahal, sebelum pemilu, justru PKS yang mengundang JK berdiskusi di markas besarnya dan mendukung penuh keberanian JK untuk mencapreskan diri. Bila tokoh PKS tidak menyadari efek masif yang terjadi melalui media massa dan jaringan internet, hal itu sungguh naif. Setiap pernyataan dan manuver elite PKS ternyata tak diukur manfaat dan mudharatnya terlebih dulu. Sehingga, tatkala Golkar (lebih tepatnya: JK) memutuskan hubungan sepihak dengan PD (lebih pas: SBY), lalu fungsionaris PD mengungkapkan keterkejutannya maka segenap telunjuk menuding PKS sebagai biang keladi dari kekisruhan tingkat tinggi itu. Padahal, yang terjadi bisa saja karena chemistry SBY-JK telah kehilangan daya rekatnya dan gejala keretakan tak bisa ditutupi lagi. Sama sekali tak ada hubungannya dengan PKS bila elitenya tidak bertingkah di luar kontrol. Belum pupus isu penolakan PKS terhadap Golkar dari ingatan publik, muncul lagi pernyataan Mahfud Sidik yang menegaskan PKS tidak akan mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena itu, PKS mengusulkan figur nonpartai. Ini seperti merendahkan posisi PKS sendiri, betapa manuver berkoalisi tanpa daya tawar yang memadai, sementara partai lain dengan posisi politik lebih rendah berani mengajukan proposal lebih tinggi. Lagi-lagi celoteh Mahfud itu dibantah oleh kader PKS di berbagai daerah yang menyatakan dukungan terbuka kepada kader terbaik PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), agar bersiap diri mendampingi SBY sebagai cawapres. Dukungan publik lebih luas datang dari 200 ulama Madura, aktivis LSM di Medan, dan sejumlah tokoh nasional yang tidak meragukan kredibilitas HNW. Bahkan, exit poll yang dilakukan LP3ES pada 9 April 2009 menyimpulkan pasangan SBY-HNW didukung 20,8 persen responden, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen dan SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan. Masih belum puas, ada lagi pernyataan Fahri Hamzah yang membuat kening berkerut. Setelah Golkar memutuskan hubungan dengan PD dan JK diberi mandat sebagai capres, Fahri justru mengutarakan PKS akan membuka komunikasi dengan semua partai. Fahri meyakinkan bahwa ketua Majelis Syura PKS dalam waktu dekat akan bertemu dengan JK. Kali ini bantahan datang langsung dari ketua Majelis Syura sendiri yang menyatakan rencana pertemuan memang pernah diutarakan sejak lama, tapi tak ada kecocokan waktu. Dan, saat ini sudah sibuk semua sehingga tak mungkin dijadwalkan ulang. Kejadian ini untuk yang kesekian kalinya membingungkan publik, termasuk kader dan konstituen PKS yang memiliki akses komunikasi terbatas. Ketiga contoh itu mencerminkan betapa buruknya komunikasi politik sebagian elite PKS. Bila mereka orang biasa mungkin dampaknya tidak akan terasa, tak ada satu pun media yang akan mengutipnya. Tapi, seorang sekretaris jenderal (Anis) yang berbeda pandangan dengan presiden partai (Tifatul), ketua Fraksi di DPR (Mahfud) yang mengabaikan aspirasi kader dan pengurus di sejumlah daerah, serta public reasoning yang menghendaki regenerasi kepemimpinan nasional, termasuk humas Fraksi (Fahri) yang mem-fetakompli ketua Majelis Syura, ini sudah di luar batas kewajaran. Evaluasi total dan otokritik tuntas perlu dilakukan, bila PKS tetap ingin menjaga jati dirinya sebagai 'Partai Dakwah'. Inti dakwah adalah nasihat: untuk menegakkan perintah Allah dan rasul-Nya, mengingatkan para pemimpin dan membimbing masyarakat awam. Jika semua pernyataan dan manuver itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa corrective action, yang memadai dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan sekecil apa pun, kapasitas PKS sebagai learning organization mulai diragukan. Suatu hari akan ada pernyataan dan manuver elite yang lebih kontroversial, lalu dampak buruknya tidak bisa dikendalikan lagi. Sesungguhnya, PKS telah 'dihukum' publik dan pemilih yang kritis dengan 'kekalahan' di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kota-kota besar lain. Pertambahan suara PKS berasal dari pelosok desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa (terutama Sumatra dan Sulawesi). Para pemilih pedesaan itu tak terkena efek negatif dari 'jurus dewa mabuk' sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni. Akibatnya, target nasional 20 persen suara masih terlalu jauh dari jangkauan karena kesalahan strategi. Bahkan, prediksi yang realistik 12-15 persen suara pun tak tercapai. Terlalu besar ongkos yang dikeluarkan untuk manuver tak terkendali, dengan risiko tak terpikirkan sebelumnya. Karena itu, sikap Majelis Syura untuk mengembalikan kesantunan berpolitik PKS patut didukung. PKS kini menjadi salah satu aset nasional yang amat bernilai. Dari sinilah akan diuji: Apakah cita-cita reformasi 11 tahun lalu masih mungkin diwujudkan? Dan, bisakah konsolidasi demokrasi demi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dimulai setelah tiga kali pemilu? Hanya elite politik yang matang bisa menjawab tantangan ini.
Penulis: Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform Sumber: Harian Republika, Jumat 1 Mei 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



