|
|
Thursday, 18 February 2010 07:25 |
|
Oleh Deddy Mulyadi
Ketika mengikuti dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 2 Februari 2010, salah satu wacana bahasan adalah terkait dengan revisi UU No. 32 Tahun 2004 pada poin pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), khususnya pemilihan gubernur. Meskipun belum ada keputusan final, tetapi ada kecenderungan pemilihan gubernur akan dilakukan oleh perwakilan DPRD saja.
Hal tersebut merangsang pertanyaan besar bagi penulis, apakah pemilihan gubernur oleh DPRD itu kemudian membawa pemerintahan daerah provinsi menjadi lebih efektif dan kuat di mata masyarakat? Ataukah, pemilihan gubernur melalui perwakilan DPRD itu menjadi salah satu langkah memberangus kedaulatan rakyat (demokratisasi) yang diberikan kepada rakyat beberapa tahun belakangan ini?
|
|
Read more...
|
|
|
JIKA KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD |
|
|
|
|
Thursday, 18 February 2010 07:23 |
|
Oleh Suharizal
Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri segera menyerahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) menyangkut pemerintahan daerah ke DPR untuk dibahasn bersama. Salah satunya RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Pemilukada). Isu krusial yang banyak mendapat soroton publik menyangkut pemilihan gubernur yang tidak lagi dipilih secara langsung, tetapi kembali dipilih DPRD.
|
|
Read more...
|
|
RENUNGAN TENTANG PERAN KADER PKK |
|
|
|
|
Wednesday, 27 January 2010 14:43 |
|
Oleh Netty Prasetiyani Heryawan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang lebih dikenal dengan PKK, memiliki sejarah panjang. Sebelum huruf P di awal menjadi pemberdayaan, PKK adalah gerakan masyarakat yang bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun sepuluh segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK mulai memasyarakat pada 1967 ketika ibu Isriati Moenadi, istri Gubernur Jawa Tengah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.
|
|
Read more...
|
|
PROSPEK KOALISI SBY-BOEDIONO |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 16:00 |
|
Oleh: Bima Arya Sugiarto
Tahun 2010 sepertinya akan menjadi tahun yang sangat menentukan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Gonjang ganjing politik pasca-Pemilu 2009 dipastikan akan berlanjut di 2010. Kegagalan mengelola hiruk pikuk politik akan dapat membawa bangsa ini pada krisis politik yang tidak berujung.
Begitu Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua dilantik, sesungguhnya pemerintahan SBY-Boediono memiliki lima modal kuat untuk menjadikan periode kedua SBY ini sebagai periode emas . Pertama, modal elektoral. SBY dipilih 60 persen pemilih, dan Partai Demokrat muncul sebagai partai tengah terbesar dengan perolehan suara yang secara merata tersebar dalam stratifikasi sosial ekonomi dan rentang geografis.
Kedua, modal koalisi. Koalisi parpol pendukung SBY-Boediono menguasai tak kurang 80 persen kursi parlemen.
|
|
Read more...
|
|
KETIKA BIROKRASI TAMBUN DIGUNCANG GEMPA |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 15:59 |
|
Oleh: DEDI MUHTADI
Hingga tiga bulan setelah gempa berkekuatan 7,3 skala Richter menimpa Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, puluhan warga Kampung Cirama, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, belum menerima bantuan sama sekali. Asep Suhar (36), korban gempa, menceritakan, karena bantuan dari pemerintah tidak jelas kapan turunnya, mayoritas korban gempa akhirnya membangun kembali rumah mereka yang rusak seadanya.
Bagi korban gempa yang tidak mampu dan rumahnya rusak sedang atau rusak berat, mereka memilih tinggal sementara di rumah keluarga mereka. Kehidupan warga Cirama yang mayoritas petani tersebut pun kembali normal, mengadaptasi keadaan lewat penurunan kualitas kehidupan.
Nasib puluhan desa di Jawa Barat bagian selatan bahkan lebih memprihatinkan. Satu minggu pascagempa Tasikmalaya, 2 September 2009, daerah tersebut belum tersentuh bantuan makanan.
|
|
Read more...
|
|
KUNCI KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 15:57 |
|
Oleh: BAMBANG SIGAP SUMANTRI
Gorontalo dan Sragen, dua nama daerah ini sepuluh tahun lalu jarang muncul ke permukaan dengan berita yang positif. Setelah era otonomi daerah, dua daerah itu seakan-akan menjadi sebuah merek dagang yang terkenal.
Gorontalo kini sudah identik dengan jagung yang berkualitas ekspor. Sejak dipimpin Fadel Muhammad (2001-2006, masa kepemimpinan pertama), provinsi itu fokus menggarap pertanian jagung. Komoditas unggulan tersebut dapat berkembang karena Fadel juga mampu menciptakan market networking untuk petani jagung.
Produksinya mencapai 4,76 ton per hektar atau naik dua kali lipat dari sebelum provinsi itu dipimpin Fadel. Tahun 2007, total ekspor jagung Gorontalo menembus angka 584.840 ton, antara lain ke Korea, Jepang, Malaysia, dan Filipina. Dengan prestasi itu, wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet saat ini.
|
|
Read more...
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
|
|
Page 1 of 155 |