|
Oleh: Ki Supriyoko
Sebanyak 2.207.805 siswa sekolah menengah atas (SMA), termasuk MA dan SMK, se-Indonesia mulai Senin 20 April sampai dengan Jumat 24 April 2009 ini "bertarung" melawan materi soal Ujian Nasional (UN).
Lima hari pelaksanaan UN tersebut benar-benar menentukan nasib dan masa depan siswa SMA. Benar bahwa hasil atau nilai UN bukanlah satu-satunya faktor penentu kelulusan. Akan tetapi kalau tidak berhasil mencapai kriteria kelulusan UN maka sepandai apa pun seorang siswa dan seaktif apa pun kegiatannya maka siswa yang bersangkutan tidak penah akan dapat meninggalkan bangku SMA dengan predikat kelulusan yang memadai, alias tidak mungkin lulus.
Bicara khusus Provinsi Jawa Barat, UN tahun ini diikuti 1.758.190 siswa. Sebanyak 166.623 di antaranya adalah siswa SMA, 35.798 siswa MA, dan 118.364 siswa SMK. Merekalah anak-anak muda Jawa Barat yang akan menentukan masa depan Indonesia.
Keterlibatan PT
Keterlibatan perguruan tinggi (PT), utamanya Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK), terhadap penyelenggaraan UN bukan sesuatu yang baru. Semenjak era Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), keterlibatan PT menunjukkan angka yang signifikan, baik dalam kapasitas kontributor konsep maupun pengadaan materi ujiannya.
Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya keterlibatan PT pun tidak bisa dikesampingkan, utamanya dalam hal mendinamisasi tim pemantau independen. Banyak dosen dan mahasiswa yang harus turun ke lapangan untuk mengadakan pemantauan dalam pelaksanaan UN dengan mendatangi sekolah-sekolah yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan UN. Hal ini memberikan pengalaman yang mengasyikkan bagi para dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam tim pemantau independen.
Dalam penyelenggaraan UN tahun ini, keterlibatan PT menjadi lebih signifikan lagi. Civitas perguruan tinggi tidak lagi sebatas menjadi pemantau, akan tetapi meningkat menjadi penyelenggara dengan tanggung jawab yang besar.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai koordinator penyelenggaraan UN di provinsi wilayahnya masing-masing. Antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk wilayah DKI Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) wilayah DIY, Universitas Negeri Semarang (Unnes) wilayah Jawa Tengah, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung untuk wilayah Jawa Barat.
Penyelenggara UN sekarang ini dibedakan menjadi empat tingkatan, masing-masing di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat satuan pendidikan. Keterlibatan PT yang paling dominan adalah di tingkat kabupaten/kota. Kalau di tingkat provinsi keterlibatan PT dibatasi pada LPTK negeri yang ditunjuk maka di tingkat kabupaten/kota bisa melibatkan PTN, PTS, mau-pun PTAI. Keterlibatannya pun tidak sebatas melaksanakan konsep yang sudah ada, seperti halnya pemantauan, akan tetapi justru dimulai dari perencanaan konsepnya itu sendiri.
Kredibilitas lembaga
Memang PT tidak sendirian dalam menyelenggarakan UN, tetapi harus bekerja sama dengan gubernur di tingkat provinsi dan dengan bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, kredibilitas lembaga tetap menjadi pertaruhan dalam menjalankan UN.
Keterlibatan PT yang diskenario mendalam dalam penyelenggaraan UN memang dimaksudkan agar proses dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kecurangan yang selama ini banyak terjadi di lapangan hendaknya dapat diminimalisasi dan/atau dieliminasi melalui konsep yang dikembangkan oleh PT atas keterlibatannya itu.
Seandainya pelaksanaan UN tahun ini memang lebih baik dari tahun kemarin memang demikianlah seharusnya. Bagaimanapun dalam hal UN, orang-orang PT lebih dipercaya kredibilitasnya dibandingkan dengan orang-orang dinas dan sekolah yang memiliki kepentingan langsung atas hasil UN.
Bagaimana kalau pelaksanaan UN tahun ini justru lebih "amburadul" daripada tahun-tahun sebelumnya? Di sinilah kredibilitas perguruan tinggi akan sangat dipertaruhkan. Kalau hal ini sampai terjadi, pasti aneka komentar miring terhadap PT akan segera bermunculan bak cendawan di musim hujan. "Ngapain PT kurang kerjaan mengurus pekerjaan yang bukan seharusnya", "pekerjaan mengembangkan lembaga PT saja tidak beres kok mengurusi pekerjaan lembaga lain", "ternyata orang PT hanya pandai berteori tetapi tidak mampu berpraktik", dan aneka komentar miring lainnya.
Secara konsep memang sudah benar UN itu tidak diselenggarakan oleh Depdiknas supaya tidak terjadi "jeruk minum jeruk". Penyelenggaraan UN oleh perguruan tinggi pun sebenarnya tidak ada masalah. Permasalahannya ialah sejauh mana kesiapan para insan di PT itu sendiri.
Kalau para insan di PT siap maka keterlibatannya diharapkan menjadi pencerah dalam penyelenggaraan UN. Sebaliknya kalau para insan PT tidak siap maka keterlibatannya justru akan menambah permasalahan di dalam UN itu sendiri. Di sinilah kredibilitas PT benar-benar dipertaruhkan dalam penyelenggaraan UN. Dan penyelenggaraan UN SMA kali ini menjadi langkah awal dari pertaruhan kredibilitas tersebut!!! ***
Penulis: Pamong Tamansiswa, mantan Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Indonesia, dan pembina Sekolah Unggulan "Insan Cendekia" Yogyakarta. Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Senin 20 April 2009 |