Info Terakhir
- PEMPROV JABAR ADAKAN BUKU PELAJARAN GRATIS 2010
- 4 KELEBIHAN KARTU LEBARAN DIBANDING SMS
- GUBERNUR JABAR AHMAD HERYAWAN KLARIFIKASI KARTU LEBARAN
- DISPARBUD JABAR AKAN MINTA DANA DEKONSENTRASI
- BAHAN BAKAR JANGAN KHAWATIR
- PROGRAM DESA PERADABAN DILUNCURKAN
- GUBERNUR JABAR CANANGKAN 100 DESA MANDIRI
- PEMDA DIMINTA BERI KOMPENSASI
- DISHUB SEDIAKAN 10 POS PENGADUAN
- PEMPROV ANGGARKAN Rp. 3 MILIAR
Pengunjung
We have 78 guests onlineJajak Pendapat
| MASALAH KRUSIAL BANJIR BANDUNG SELATAN |
|
|
|
| Tuesday, 09 December 2008 12:36 |
|
Oleh: Dadang Bainur Banjir di Bandung Selatan Desember 2008 ini sesungguhnya sudah diprediksi 22 tahun lalu, namun pemerintah dan masyarakat selalu berbeda kemauan dan terjadi tarik-menarik kepentingan sehingga penanganan banjir di Bandung Selatan hanya parsial alias tidak tuntas. Akibatnya, banjir di wilayah itu tetap menimbulkan masalah yang krusial hingga sekarang. Berdasarkan dokumentasi liputan berita Pikiran Rakyat yang dilakukan penulis, 22 tahun lalu, pakar lingkungan sudah mengingatkan bahwa Bandung Selatan akan terkena banjir besar bersiklus 20 atau 25 tahunan. Prediksi itu disampaikan Maret 1986, ketika Bandung Selatan dilanda banjir besar (jauh lebih parah dibandingkan dengan sekarang) yang "menenggelamkan" 10 desa di 10 kecamatan. Tujuh kecamatan di antaranya yakni Baleendah, Buahbatu, Dayeuhkolot, Majalaya, Rancaekek, Banjaran, dan Pameungpeuk, terkena banjir paling parah. Sebanyak 68.635 jiwa menderita dan 38.672 di antaranya mengungsi. Terdapat 5 korban tewas. Pada 19 Maret 1986, Presiden Soeharto menugaskan Sekretaris Pengendali Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) Solihin G.P. terjun langsung ke banjir Bandung Selatan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini dinilai mampu mengatasi masalah. Selama Solihin menjabat Gubernur Jawa Barat 1970-an, tidak pernah terjadi banjir sehebat di daerah Bandung Selatan. Solihin G.P. marah kepada pejabat Kabupaten Bandung karena tidak menguasai secara detail permasalahan banjir sehingga pemerintah tidak bisa cepat melakukan penanggulangan. Pemerintah akhirnya memutuskan mengeruk Sungai Citarum sepanjang 5,8 km antara Baleendah-Dayeuhkolot yang sudah dangkal akibat sedimentasi. Diputuskan juga memperpendek aliran Sungai Cisangkuy dengan membuat sungai baru sepanjang 3 km dari Rancaengang hingga ke Citarum di daerah Cibolerang. Dengan demikian, muara Cisangkuy di Citarum tidak ada lagi di Dayeuhkolot melainkan di Cibolerang. Biaya pengerukan dan pembuatan sungai baru Rp 2,4 miliar dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 1986/1987. Pemerintah juga berencana membebaskan bantaran Citarum dari permukiman. Ribuan rumah di bantaran Citarum sepanjang 6 km di Dayeuhkolot dan Baleendah, harus direlokasi/dipindahkan karena pengerukan Citarum tidak akan berarti bila bantaran Citarum masih dijadikan permukiman. Kepadatan penduduk di areal banjir antara 400 sampai 600 KK setiap km persegi. Bahkan di tepian/bantaran Citarum di wilayah Kelurahan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Kelurahan Andir Kecamatan Pameungpeuk, lebih padat lagi. Pemerintah pun memutuskan untuk memulihkan penghijauan dan reboisasi di sepanjang 36 km alur Sungai Citarum mulai hulu sampai ke Curug Jompong di Nanjung Kecamatan Batujajar. Di pihak lain, ahli lingkungan menyampaikan pandangannya mengenai penyebab banjir hebat di Bandung Selatan ketika itu. Ahli Hidrologi dan Peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) Universitas Padjadjaran, Drs. Supriyo Ambar menyatakan, warga Kotamadya Bandung ikut menjadi penyebab banjir. Tahun 1978, luas wilayah yang tertutup di Kotamadya Bandung 65%. Tahun 1981 menjadi 85,6%. Tahun 1986 areal tertutupnya hampir mencapai 90%. Dengan demikian, areal terbuka yang bisa menyerap air sedikit sekali. Kabupaten Bandung juga demikian. Areal tertutup tahun 1978 hanya 11,9%. Tahun 1981 meningkat menjadi 12,4%. Tahun 1986 areal tertutup meningkat lagi menjadi 20%. Guru besar Emiritus dan Direktur PPSDAL Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Otto Soemarwoto, ketika itu menyatakan, kombinasi antara curah hujan yang tinggi, topografi, dan faktor sosial ekonomi menjadi penyebab daerah Dayeuhkolot, Majalaya, Rancaekek, Cicalengka, rawan banjir. Frekuensi terjadinya banjir yang makin meningkat menunjukkan kemampuan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sudah terlampaui. Oleh karena itu, baik Kabupaten Bandung maupun Kotamadya Bandung, harus menahan diri untuk pembangunan yang bersifat menaikkan tekanan penduduk dan laju erosi, serta yang mengurangi resapan air ke dalam tanah. Dua tahun sebelum banjir besar itu, yakni tahun 1984, Prof. Otto Soemarwoto mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk supercrash programme untuk menanggulangi banjir Bandung Selatan yang belum terlalu parah. Di antaranya, meninggikan jalan sepanjang 6,8 km yang bisa berfungsi langsung sebagai tanggul, khususnya dari batas jembatan Citarum ke daerah Munjul (Baleendah). Mengadakan perbaikan sistem drainase di Baleendah dan Kotamadya Bandung. Normalisasi alur Citarum dalam bentuk pengerukan 4 km ke arah hilir dan 2 km ke arah hulu. Salah siapa? Jika banjir kembali melanda Bandung Selatan Desember 2008 ini, letak kesalahannya ada di mana dan ada pada pundak siapa? Pemerintah atau masyarakat? Atau dua-duanya? Setelah banjir besar Maret 1986, memang ada program pemerintah yang dilaksanakan antara 1988 s.d. 1990, yakni relokasi jembatan Citarum yang menghubungkan Bojongsoang dengan Baleendah, pengerukan Citarum antara Baleendah dan Dayeuhkolot, meninggikan tanggul di sekitar Desa Andir Kecamatan Dayeuhkolot dan membuat sodetan Citarum di beberapa tempat. Semuanya berupa normalisasi Citarum. Akan tetapi, ada program yang tertunda –bahkan boleh dibilang batal dilakukan – yakni relokasi permukiman di bantaran Sungai Citarum antara Sapan dan Dayeuhkolot. Ketika itu hanya 50 KK yang berangkat transmigrasi ke Lampung. Sebagian besar tetap tinggal hingga sekarang. Hasil normalisasi saat itu memang tampak. Beberapa tahun Bandung Selatan bebas banjir dan masyarakat di sekitar hidup tenang meskipun hujan deras mengguyur. Boleh jadi, masyarakat dan pemerintah terlena karena Citarum tidak "murka" selama beberapa tahun. Padahal, proses pendangkalan Citarum sejak banjir Maret 1986 terjadi setiap detik. Di pihak lain, permukiman di bantaran Citarum juga bertambah banyak. Sekarang pun masyarakat di bantaran sungai itu menyatakan tidak sudi direlokasi. Mereka justru meminta pemerintah meninggikan tanggul di tepian Citarum dan mengeruk sungai itu seperti dulu. Di pihak lain, pemerintah dan para pakar bersitegang soal pemangkasan Curug Jompong. Padahal jarak antara pusat genangan (Baleendah, Sapan, Dayeuhkolot) dengan Curug Jompong 21 km! Rencana rehabilitasi dan reboisasi daerah hulu sungai yang dibiayai pinjaman asing puluhan miliar rupiah, juga belum dapat dilaksanakan akibat diprotes LSM karena khawatir dikorupsi. Jadi, apa sebenarnya yang patut dilakukan untuk mengatasi banjir di Bandung Selatan, sedangkan konflik kepentingan masyarakat, pemerintah, dan LSM masih belum ada ujungnya? Mari kita berkaca pada kenyataan bahwa banjir itu terbukti sebagai banjir siklus 20 atau 25 tahunan. Bahkan agak ekstrem lagi, bisa terjadi pada setiap musim hujan, tergantung intensitas curah hujannya. Kalau memang masyarakat tidak sudi direlokasi, alangkah simpatiknya jika masyarakat dan pemerintah bergotong royong melakukan normalisasi Sungai Citarum terlebih dahulu sebelum melakukan rehabilitasi di daerah hulu sungai. Kalau masyarakat hanya mengandalkan pemerintah, baik dalam melakukan tindakan teknis maupun menyediakan biayanya yang tidak sedikit, normalisasi Citarum tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Ini berarti, banjir tetap datang dan mungkin dampaknya lebih besar dari sekarang.*** Penulis, wartawan senior.
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa 09 Desember 2008 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



