Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 139 guests onlineJajak Pendapat
| KEBERPIHAKAN DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUMI |
|
|
|
| Wednesday, 22 April 2009 21:21 |
|
Oleh: Fachruddin M. Mangunjaya Kemiskinan sewajarnya menjadi momok yang menakutkan bagi sebuah bangsa dan peradaban. Wikipedia mendefinisikan, kemiskinan adalah keadaan ketika terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Bank Dunia mendefinisikan, kemiskinan seseorang adalah absolut jika orang--dalam hidupnya--berpenghasilan di bawah US$ 1 sehari, dan termasuk setengah miskin jika mereka memperoleh pendapatan di bawah US$ 2 per hari. Pada 2001, Bank Dunia mencatat masih ada 1 miliar orang di dunia yang mengkonsumsi kurang dari US$ 1 per hari dan 2,7 miliar orang di dunia yang mengkonsumsi kurang dari US$ 2 per hari. Itu artinya, hampir separuh dari 6,3 miliar penduduk bumi masih berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu, target pemerintah memberantas kemiskinan melalui skema Millennium Development Goals (MDG), yang merupakan program PBB, adalah mengurangi separuh jumlah penduduk miskin pada 2015. Sayang sekali, ternyata pemberantasan kemiskinan terkadang tidak dibarengi dengan strategi pembangunan yang jitu dan berpijak pada realitas sosial, dan berupaya mempertahankan ekosistem serta daya dukung alam yang baik. Sebab, kenyataannya, memberikan prioritas kepada investasi besar belum tentu dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di kawasan dan daerah sekitarnya. Kita masih menyaksikan dengan kasatmata, di berbagai daerah tempat perusahaan tambang atau daerah penghasil kayu alam telah lama beroperasi, mereka tidak memberikan kontribusi dalam memberantas kemiskinan masyarakat di sekitarnya. Pertambangan minyak dan gas di Riau mampu menghasilkan Rp 64 triliun per tahun untuk negara. Sayangnya, Provinsi Minyak ini masih mencatat 40,2 persen penduduknya (dari 4,8 juta jiwa) berada di bawah garis kemiskinan. Begitu pula Kalimantan Timur, yang mempunyai produk domestik regional bruto Rp 88 triliun per tahun, masih menyisakan 12 persen penduduk (dari 2,7 juta jiwa penduduknya) yang berada di bawah garis kemiskinan (JATAM, 2003). Ironi lain terjadi untuk masyarakat yang hutan alamnya telah ditebang oleh pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) selama berpuluh tahun berlalu. Nasib masyarakat di sekitar hutan tidak bertambah baik, melainkan hanya menuai bencana: tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang pada ujungnya memperburuk kemiskinan. Data Departemen Kehutanan mencatat, hingga 2004 terdapat 48,8 juta penduduk Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah itu, 10,2 juta penduduk masuk kategori miskin. Hubies (2004) mensinyalir kemiskinan moral juga terjadi seiring dengan pembukaan industri kayu, karena di sana akan marak tempat-tempat hiburan, penjualan VCD porno, dan berkembangnya tempat-tempat pelacuran. Penghancuran alam Indonesia sering disebut sebagai negara yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan basis pertanian. Banyak kebun diperluas, tetapi telah banyak menghilangkan kawasan-kawasan yang menjadi pendukung pokok ekosistem dan keseimbangan alam. Karena itu, diperlukan keseriusan untuk memperhitungkan keseimbangan ekosistem supaya tidak labil. Hutan lindung dan kawasan konservasi perlu tetap dipertahankan. Daerah-daerah perlu mentargetkan minimal 30-40 persen, bahkan--seperti halnya Jepang--70 persen, wilayah mereka dilingkupi dengan daya dukung alami. Sebab, semakin hari karena telanjur banyak lahan yang telah dikonversi, ekosistem alami sudah tidak dapat lagi menjamin eksistensi sumber daya dan jasa lingkungan yang mereka miliki. Sungai segera kering di musim panas yang pendek, dan kawasan desa dan kota lalu dilanda banjir pada musim hujan. Studi tentang keberadaan ekosistem bumi yang dilakukan oleh The Millennium Ecosystem Assessment (MA), mengungkapkan bahwa jasa-jasa lingkungan dan sumber daya alam di bumi perlahan-lahan semakin rusak dan menyusut. Pada 2005, para ilmuwan yang terlibat dalam studi empat tahun tentang penyusutan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi berkesimpulan bahwa, akibat dari penghancuran (yang dilakukan oleh manusia), sumber alam ini akan terus memburuk dalam 50 tahun lagi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi hutan alam dan kekayaan alam yang luar biasa. Karena itu, investasi dan pengelolaan sektor pembukaan hutan dan lahan yang tidak diikuti studi dampak lingkungan yang baik dapat juga menyebabkan rusaknya mata rantai jasa lingkungan. Studi yang tidak memadai tentang interaksi ekosistem dan keterkaitan dengan alam sekitar dapat menyebabkan masyarakat terjebak dan terjatuh di lembah kemiskinan, bahkan kesengsaraan, yang berkepanjangan. Sebagai contoh, akhir-akhir ini, ketika perkebunan sawit marak, banyak petani berganti profesi menanam pohon kelapa sawit: menjadi petani plasma, atau bekerja sebagai buruh. Ketika investor yang sangat bergantung pada keadaan pasar collapse (karena anjloknya ekspor minyak mentah sawit, CPO), petani sawit pun ikut miskin. Mereka tidak dapat lagi hidup layak, bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka menjadi kesulitan. Di tengah kebun sawit yang monokultur sejauh mata memandang, tak ada lagi lahan pertanian. Jangankan untuk membuat empang ikan, air pun kering karena berebut dengan rakusnya sawit yang menyedot banyak air. Fenomena di atas menjadi pelajaran penting.
Penulis: PENCINTA LINGKUNGAN Sumber: Harian Tempo, Rabu 22 April 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



