Info Terakhir
- SELAMAT IEDUL FITRI 1431 H
- PEMPROV JABAR ADAKAN BUKU PELAJARAN GRATIS 2010
- 4 KELEBIHAN KARTU LEBARAN DIBANDING SMS
- GUBERNUR JABAR AHMAD HERYAWAN KLARIFIKASI KARTU LEBARAN
- DISPARBUD JABAR AKAN MINTA DANA DEKONSENTRASI
- BAHAN BAKAR JANGAN KHAWATIR
- PROGRAM DESA PERADABAN DILUNCURKAN
- GUBERNUR JABAR CANANGKAN 100 DESA MANDIRI
- PEMDA DIMINTA BERI KOMPENSASI
- DISHUB SEDIAKAN 10 POS PENGADUAN
Pengunjung
We have 97 guests onlineJajak Pendapat
| PERAN G-20 DAN PERTANIAN INDONESIA |
|
|
|
| Tuesday, 06 October 2009 17:01 | |||
|
Oleh: Khudori
Pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat,pekan lalu melahirkan kesepakatan besar dan bersejarah. G-20 resmi menggantikan peran kelompok negara industri (G-8) sebagai forum kerja sama ekonomi global. Selama ini G-8, kelompok delapan negara industri maju, mendominasi perekonomian internasional, termasuk dalam kebijakan.Mereka mendikte negara lain untuk mengikuti arus dan arah yang mereka inginkan lewat dua badan internasional: IMF dan Bank Dunia.Dua badan ini ada di bawah kontrol mereka. G-20 lahir pada 1999, setahun setelah krisis keuangan di Asia. G-20 merupakan forum gabungan negara maju dan berkembang. Diakui peran G-20 mencerminkan munculnya kesadaran negaranegara maju bahwa krisis keuangan global yang terjadi dua tahun terakhir tidak bisa mereka atasi sendiri tanpa melibatkan negara lain. Negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi sebagai tamu, tapi jadi pemain. Mereka bisa menyuarakan langsung kepentingan sendiri dan atau kepentingan negara berkembang. Bagi Indonesia, peran baru ini bagai pedang bermata dua: peluang sekaligus ancaman.Peluang karena Indonesia bisa langsung memperjuangkan kepentingannya. Indonesia bisa memprotes praktik dumping, proteksi superketat atau banjir subsidi di negaranegara maju. Namun, seketika peluang ini berubah jadi ancaman bila kita sendiri tidak siap.Sampai saat ini perekonomian Indonesia masih tumbuh atas dasar eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan sektor non-tradedseperti telekomunikasi, perumahan, perdagangan, dan keuangan. Salah satu sektor penting dalam eksploitasi sumber daya alam adalah pertanian. Masalahnya, struktur sektor pertanian Indonesia amat rapuh. Hingga kini pembangunan industri pertanian tak tentu arah. Pembangunan sektor pertanian berjalan sendiri, terisolasi dari pembangunan sektor lain seperti jasa, keuangan, industri, perdagangan, infrastruktur. Ekspor komoditas pertanian Indonesia masih didominasi bahan mentah seperti minyak sawit mentah (CPO), karet,kakao,kopi dengan nilai tambah amat rendah. Dalam kondisi demikian, pertanian masih menjadi gantungan hidup 42% warga. Mereka berketerampilan pas-pasan dengan produktivitas rendah. Pertanian akhirnya identik dengan kegureman dan kemiskinan. Saat ini (BPS, 2009) angka kemiskinan 32,5 juta jiwa (14%): 11,87 juta jiwa di kota dan 20,62 juta di desa (63,4%).Angka kemiskinan di sektor pertanian 56,1%, jauh di atas industri (6,77%). Kondisi pertanian semacam ini juga dialami negara lain yang pernah jadi “pasien” IMF dan Bank Dunia.Lebih dari 20 tahun terakhir IMF dan Bank Dunia membuat kebijakan yang menyepelekan pentingnya investasi di sektor pertanian dengan mempromosikan beleid led-export production dan Structural Adjustment Programs (SAPs). Strategi ini dipromosikan seiring dengan cerita sukses negara-negara Asia Timur (Korea Selatan,Taiwan, Hong Kong, dan Singapura) dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, strategi yang dipopulerkan Amerika Latin, import substitution, yang proteksionis dicap salah.Padahal, secara empiris tak selalu benar. Contoh, saat 200 juta warga kelaparan, pada 1995 India malah mengekspor gandum dan tepung terigu (senilai USD625 juta) dan beras 5 juta ton (USD1,3 miliar) (Food First, 1998). Ekspor bukan kegiatan petani,tapi para eksportir. Saat ekspor digalakan, eksportir berusaha mengeruk untung besar di tengah derita rakyat. Saat ini 1,3 miliar penduduk dunia bekerja di pertanian dan 2,5 miliar jiwa tergantung dari sektor ini. Di negara berkembang, lebih dari 50% penduduk bekerja pada pertanian,bahkan di negara-negara miskin porsinya meningkat 85%.Di negara-negara itu pertanian jadi gantungan hidup dan penyedia pangan. Pertanianberperanpenting dalam menekan kelaparan dan kemiskinan serta pemenuhan hakhak dasar warga.Dalam sebuah policy paper (2003),Pemerintah Amerika Serikat menandaskan,”Growth in agriculture benefits the poor most… No other economic activity generates the same benefits for the poor.” Masalahnya, led-export production telah mengubah model pertanian secara radikal: dari terdiversifikasi dalam skala kecil menjadi model ekspor-industrial yang digerakkan korporasi global seperti Monsanto, Cargill, Syntega, dan ADM. Perubahan ini diikuti tergerusnya kearifan dan kekayaan hayati lokal yang selama berabadabad terbukti bisa menjamin ketahanan pangan warga. Kini, setelah mengadopsi sistem monokultur, mereka tergantung pada asupan kimiawi dan paket teknologi korporasi global yang memonopoli dua pertiga pasar global pestisida dan seperempat penjualan bibit global berikut patennya. Kebijakan led-export production itu berdampak langsung pada terciptanya situasi-situasi genting saat ini: berpuluh-puluh juta petani gurem yang dulunya mandiri dengan mengembangkan tanaman pangan (lokal) untuk mereka dan komunitas digantikan atau (menjadi) bergantung pada korporasikorporasi raksasa berikut polapola pengembangan ekspor global yang dijalankan oleh “tuan-tuan pemilik tanah guntai” (absentee landlord). Petani kehilangan tanah, kehilangan pekerjaan,kehilangan sumber pangan, dan dilanda kelaparan. Led-export production memang akan berimbas pada besarnya perolehan devisa.Namun devisa itu hanya dinikmati segelintir eksportir (korporasi). Sebaliknya, orientasi led-export production mengekspos mayoritas warga miskin pada kerentanan tak terperi. Kondisi di tingkat global itu juga kita saksikan di Indonesia akhirakhir ini. Yang ironis, meskipun Indonesia tidak lagi jadi pasien IMF, resep-resep liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi masih kita peluk erat. Saat ini sekitar 83% jenis produk yang masuk ke Indonesia hanya dikenai applied tariff 0-10%, 15% produkjatuhpada appliedtariff 15-20%, dan hanya 1% produk menerapkan applied tariff di atas 30% (Sawit, 2007). Ini membuat Indonesia jadi negara paling liberal di dunia. Selain itu, aneka subsidi pertanian terus dipangkas. Di sisi lain, negaramajuterusmenggerojokpertanian aneka subsidi mahabesar. Amerika menyubsidi pertanian 48,4 miliardolarpertahundanUniEropa 110,3 miliar Euro per tahun.Pendapatan petani gula di Amerika misalnya, 58% dari subsidi. G-20 setuju akan memperbesar peran negara berkembang di IMF dan Bank Dunia. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa berperan lebih besar memperjuangkan kepentingan sendiri dan atau kepentingan negara berkembang ketika sektor pertaniannya sendiri masih acak-adul? Bagaimana mungkin Indonesia berdiri dengan kepala tegak menentang resepresep IMF dan Bank Dunia yang keliru,tidak adil,serta bias negara maju jika mental para pejabatnya justru jadi pengamal resep-resep IMF dan Bank Dunia paling wahid? Menjadi anggota elite G-20 memang membanggakan.Namun apalah artinya jika keanggotaan itu hanya membuat Indonesia jadi gerai atau pasar produk olahan negara maju? Tidak bisa tidak, arsitektur industri pertanian yang integral harus segera dirakit dan diimplementasikan. Struktur pasar yang tidak adil mesti dikoreksi.Tanpa membereskan urusan dapur sendiri,masuk G-20 hanya akan mengantarkan Indonesia jadi pecundang. Penulis: Pengamat Sosial- Ekonomi Pertanian dan Globalisasi Sumber: Harian Seputar Indonesia, Selasa 06 Oktober 2009
|
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



