Lintas Jabar

PELAYANAN EFEKTIF DI SATU KOMPLEKS

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus segera menggenjot kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya. Sejauh ini, pelayanan belum dirasa efektif karena terpencar-pencarnya kantor dinas dan instansi di kabupaten anyar tersebut.

"Masyarakat yang memerlukan pelayanan harus ke sana kemari karena satu dinas dengan dinas lainnya berjauhan. Hal itu bisa diatasi dengan dikumpulkannya seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah -red.) di satu tempat. Pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah. Selain itu, kita akan lebih mudah berkoordinasi," ungkap Wakil Bupati Bandung Barat Ernawan Natasaputra, Sabtu (13/12).

Oleh karena itu, ke depan, Pemkab Bandung Barat berencana membangun pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngamprah. "Tahun 2009 ini, kami berharap, proses awal rencana pembangunan itu sudah bisa dimulai. Misalnya, dengan terlebih dahulu mengalokasikan sebagian anggaran untuk membebaskan tanah," tuturnya.

Ia menyadari, kemampuan anggaran Pemkab Bandung Barat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin hal itu dilakukan sekaligus. "Kita harus melakukannya secara bertahap. Inginnya sih sekaligus, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk itu," katanya.

Menurut Ernawan, saat ini pemkab masih berfokus kepada pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan. "Dari situ, kita akan mengelaborasinya hingga detail. Kalau sekarang, titik pusat pemerintahan itu belum bisa ditentukan. Nanti, ini berkaitan dengan mapping wilayah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan," ujarnya.

Kalaupun nanti prosesnya dimulai, kata Ernawan, Pemkab tidak akan membuka informasi seluas-luasnya mengenai titik lokasi pusat pemerintahan tersebut. Pasalnya, ketika informasi dibuka seluas-luasnya, hal itu dimanfaatkan oleh spekulan tanah. "Padahal, tahu sendiri, dana yang dimiliki pemkab sangat terbatas. Lebih baik kita melakukan semacam silent move. Pemerintah membentuk tim yang bertugas melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilik tanah. Jadi, sebisa mungkin, kita jangan menggandeng pihak ketiga," ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, sejauh ini berdasarkan wacana yang berkembang, Pemkab Bandung Barat membutuhkan lahan seluas 50 hektare untuk membangun pusat pemerintahan tersebut. "Akan tetapi, itu bukan harga mati. Berlaku fleksibel. Dalam pembangunannya pun, kita harus memerhatikan sejumlah aspek. Apalagi, sebagian besar wilayah Kecamatan Ngamprah termasuk Kawasan Bandung Utara (KBU). Yang jelas, pusat pemerintahan itu harus berada di Ngamprah agar kita tak perlu cape-cape lagi mengusulkan amendemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007," tuturnya.

**

SATU hal yang pasti, kata Ernawan, Pemkab Bandung Barat perlu segera mewujudkan roh pemekaran yang diidam-idamkan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus betul-betul dibuat secara komprehensif integral untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

"Inilah perlunya mapping wilayah. Secara geografis, kita bisa melihat, wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak fungsi. Ada fungsi pariwisata, agroindustri, industri, perumahan, dan sebagainya. Nah, saya berharap, semua fungsi harus terfasilitasi di Kabupaten Bandung Barat. Ini yang barangkali harus cermat betul dalam perencanaannya. Dari semua itu, saya rasa fungsi agroindustri yang masih menonjol. Ke depan, kalau fungsi-fungsi itu berkembang, kita akan coba upayakan untuk peningkatannya. Harus menjadi core business daerah," kata Ernawan menegaskan.

Hanya, kata dia, hingga kini Kabupaten Bandung Barat dihadapkan pada kendala minimnya infrastruktur. Akibatnya, banyak potensi yang belum bisa diakses untuk kemudian dimaksimalkan. Di bidang pariwisata, misalnya.

"Begini, harus ada fungsi komplementer dengan bidang-bidang lainnya. Wisata alam kita didampingkan dengan nonalam, seperti kuliner dan olah raga. Itu juga memiliki daya dorong. Jadi, saling melengkapi. Ketika Maribaya dijadikan wisata alam, di situ secara otomatis jenis wisata lainnya akan tumbuh. Begitu juga dengan tempat lain, seperti curug Malela yang tak kalah potensialnya," tuturnya.

Hal lain yang harus segera diselesaikan Pemkab Bandung Barat adalah ketimpangan pembangunan, utara-selatan. Ini terkait dengan upaya pemerintah mempromosikan daerahnya. "Yang terpenting, pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya kepada pihak luar, apa saja potensi yang dimiliki. Mumpung sekarang masih natural," tuturnya. (Hazmirullah/"PR") ***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Senin 15 Desember 2008