Home Opini Media Budaya Pariwisata KABINET TUNA BUDAYA
KABINET TUNA BUDAYA PDF Print E-mail
Friday, 23 October 2009 14:12
Oleh: Radhar Panca Dahana

Apa yang menarik dalam proses penentuan kabinet baru SBY beberapa hari lalu? Bukan sensasi selebrasional yang tampak oleh kita, tapi mekanisme rekrutmen yang terjadi di baliknya seperti bertentangan atau berkebalikan dengan proses yang ada dan kita pahami pada umumnya.

Biasanya pembentukan tim kerja didahului oleh semacam job distribution di mana pembagian kerja dilakukan dan orang-orang tepat dipilih serta ditempatkan. Baru kemudian orang-orang terpilih atau yang ditempatkan itu diberi penjelasan dalam sebuah job description yang bisa saja diikuti oleh juklak (petunjuk pelaksanaan) atau juknis (petunjuk teknis).

Namun dalam mekanisme yang berlangsung di Cikeas itu, proses terjadi terbalik, justru deskripsi pekerjaan lebih dulu yang diberi tahu dan posisi tugas (jabatan) baru diberitahukan kemudian.Proses semacam ini tentu saja memproduksi beberapa risiko. Di antaranya ketidaksesuaian antara deskripsi dan posisi.
Sebagaimana diperlihatkan oleh hampir seluruh calon menteri yang dipanggil, mereka tidak pasti atau tidak mengetahui posisi atau kursi kementerian mana yang akan mereka tempati,sementara deskripsi kerja sudah mereka dapatkan. Risiko lain terjadi ketika bukan hanya calon menteri dan para pendukung serta kerabatnya, tapi juga seluruh masyarakat yang menyaksikannya via media elektronik terlibat dalam sebuah psychological game.

Juga bukan hanya soal siapa mendapat apa, tapi ke mana arah pembangunan, perkembangan bangsa, dan bahkan jalan hidup kita ke depan ditentukan? Game semacam ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam proses politik di negara-negara demokratis lain. Di beberapa negara, proses itu berlangsung secara terbuka,objektif, dan auditable karena diselenggarakan oleh institusi negara, di ruang/wilayah negara, dan ritus kenegaraan, katakanlah oleh parlemen atau lembaga penyeleksi tertentu.

Dalam kasus penyusunan kabinet di atas, semua proses itu berlangsung di kediaman pribadi, wilayah pribadi, tertutup, inauditable, subjektif, bahkan penuh misteri. Sifat bahkan kultur politik yang dibangun oleh proses semacam itu tentu memberi risiko atau implikasi ketiga di mana masyarakat secara umum tergiring oleh caracara yang tradisional, pribadi, subjektif, dan misterius––semacam di atas—dalam menjalankan praktikpraktik politisnya.

Praktik-praktik kerja yang mewakili dan menyangkut kepentingan banyak orang, orientasi hingga harapan akan masa depan rakyat kebanyakan. Tentu saja, cara kerja atau kulturterbangun semacam itu bukanlah maksud dan substansi dari demokrasi yang kita pahami dan–– konon—kita bela.

Gila Kekuasaan

Di balik proses politik yang ”ganjil” di atas, kita sebagai awam pun dengan segera dapat menarik pemahaman betapa kekuasaan politik yang menjadi tema sentral dari proses tersebut menjadi sesuatu yang misterius, sakral, bahkan menjadi semacam capaian ultimate dari kerja manusia berbudaya. Politik di sini, dengan sukses, ditempatkan sebagai sebuah dimensi yang paling tinggi, paling desisif, paling mendapat perhatian, paling perlu diselebrasi,bahkan dijadikan ritus tersendiri.

Inilah mungkin alasan yang menjelaskan mengapa mayoritas besar institusi, organisasi, dan pekerja politik menghamba dan mengiba pada kekuasaan. Kerja politik semata hanya untuk dapat meraih satu hal itu,menyingkirkan berbagai ideal,tujuan historis atau fatsun-fatsun-nya. Ini terbukti dengan hanya tiga partai (dua sebenarnya yang sungguh-sungguh) dari empat puluhan partai peserta pemilu yang menolak menjadi laron dan bergesa serta berlomba mendekati cahaya kekuasaan.

Kegilaan kekuasaan semacam itu bisa jadi merupakan kemenangan fenomenal,bahkan historis,dari incumbent. Namun di saat yang bersamaan ia menjadi kegagalan besar dari politik dan demokrasi itu sendiri, sebagai representasi harapan dan kepentingan publik, karena ia (kekuasaan/politik/demokrasi itu) hanya tersisa sebagai potongan besar jasa yang dikeratkerat untuk piring-piring kecil para penggila kekuasaan.

Gejala ini menjadi mencemaskan ketika kekuatan dan kekuasaan yang bertumpuk pada satu kantong bukan lagi berpotensi menjadi praksis dari doktrin Lord Acton tentang ”kekuasaan yang koruptif”, tapi menjadi wadah baru dari otoritarianisme, juga feodalisme, yang mengiringinya.Pada masa Soekarno ia dapat terjadi melalui doktrin atau dekrit dari penguasa yang termitoskan.

Pada masa Soeharto itu terwujud melalui kerja sistemik yang rapi dan ideologi sempit yang dengan ketat terpenetrasi. Namun, di masa ini, semua itu berlangsung di bawah nama dan bendera yang megah,bahkan mendapatkan legitimasi internasional: demokrasi.

Ritus dan kultur yang terpapar di atas seperti mengatakan kepada kita bahwa demokrasi itu cukup dan perlu hanya sebagai baju yang modis bagi tradisi politik ademokratis yang secara de facto kita jalani.Tentu saja ini sebuah gambaran yang jauh lebih mencemaskan ketimbang penghadapan kita dengan sebuah rezim yang deviatif semacam Orde Baru.

Negeri yang Ambigu

Semua gambaran di atas sesungguhnya taklah terlampau aneh. Sebab, ia hanya menjadi bukti atau representasi dari realitas kultural kita pada umumnya, yakni realitas yang bersifat skizofrenik dalam arti terbelah antara kecakapan dan kemampuan bergaya hidup modern (dengan segala bentuk romantiknya) dengan keyakinan mental pada tradisi sinkretis yang terpelihara selama ribuan tahun di negeri kepulauan ini.

Di kalangan pekerja budaya, baik di komunitas intelektual, agama maupun kesenian, fenomena di atas sudah sejak lama teridentifikasi. Semacam kelumrahan yang tak mengejutkan bila––katakanlah— seorang profesor, seniman modern, atau pemikir agama tetap saja mempertahankan ritus-ritus mistik (ziarah, pencarian wangsit, memelihara keris, dsb) dalam kehidupan pribadinya.

Semua itu tidak hanya melahirkan sebuah negeri yang ambigu,pribadi yang terbelah,tapi juga kultur yang ”biadab” (bila ”bi”diartikan sebagai ganda),adab yang tidak utuh tapi pecah ke arah yang bertentangan. Namun justru di perihal inilah, kita sama-sama menaruh perhatian yang paling kecil.

Tidak hanya dalam program aksi, visi dan misi, retorika dan janji para pemimpin, tapi juga dalam perbincangan masyarakat,perhitungan berbagai media di seputar masalah politik dan kenegaraan, pertimbangan kebudayaan tidak hanya ditempatkan sangat minor, bahkan tidak dilirik sama sekali. Tinjaulah semua itu dalam bukti, yang bila dideret memenuhi lebih dari halaman-halaman tulisan ini.

Tuna Budaya

Maka, sungguh akan menggemaskan bahkan mencemaskan bila dalam kabinet yang tersusun ini, dimensi kultural ini tetap tersubordinasi oleh gugus kerja yang material, atau dipahami hanya sebagai kerja-kerja artistik yang sering dipersepsi hanya menjadi ”gangguan”bagi kenyamanan dan stabilitas politik.

Sementara kebudayaan justru menjadi landasan bagi terciptanya kenyamanan dan stabilitas itu, menjadi tiang peneguh bagi pertumbuhan atau masa depan apa pun yang akan diraih. Karena memang di situlah masalahnya.Kerja di semua sektor terasa rapuh, mudah dimanipulasi, sangat pragmatis, mementingkan tampilan dan selebrasi, serta tak berdampak pada cara pikir dan perilaku publik karena memang tidak ada kultur yang dibangunnya.

Entah itu kultur politik, kultur ekonomi,kultur hukum, dan sebagainya.Apa yang kita anggap kultur atau tradisi dalam semua dimensi kerja tidak lain adalah sebuah keterpecahan yang cenderung chaotic dan disorientatif. Yang menarik, sesungguhnya bukan hanya pekerja budaya, ilmuwan, agamawan, dan tradisionalis saja yang bertanggung jawab pada teridentifikasi dan tumbuhnya kebudayaan ini, tapi juga mereka para (elite) politik, penguasa, bahkan pemimpin militer.

Semua harus terlibat untuk menyusun sebuah fundamen kebudayaan, yang akan memberi acuan,sanggaan,dan lantai kokoh bagi bangunan apa pun yang akan mereka bangun. Namun,itulah,kita hanya sibuk mengereksi bangunan, lengkap dengan kemegahan dan dekorasi, tanpa fondasi yang membuat tegar menghadapi apa pun.

Karenanya, begitu rentan saat kita tertimpa gempa atau bencana, dalam dimensi atau bentuk apa pun.Tidak lain karena kita telah memilih menjadi negara atau bangsa yang tuna budaya ketimbang menjadi manusia dengan tingkat kebudayaan yang telah teruji lebih dari dua milenium. Apakah kabinet ini mampu menjawabnya? Anda sudah bisa mengira.

Penulis: Budayawan

Sumber: Harian Seputar Indonesia, Jum'at 23 Oktober 2009