|
Thursday, 18 February 2010 07:25 |
|
Oleh Deddy Mulyadi
Ketika mengikuti dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 2 Februari 2010, salah satu wacana bahasan adalah terkait dengan revisi UU No. 32 Tahun 2004 pada poin pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), khususnya pemilihan gubernur. Meskipun belum ada keputusan final, tetapi ada kecenderungan pemilihan gubernur akan dilakukan oleh perwakilan DPRD saja.
Hal tersebut merangsang pertanyaan besar bagi penulis, apakah pemilihan gubernur oleh DPRD itu kemudian membawa pemerintahan daerah provinsi menjadi lebih efektif dan kuat di mata masyarakat? Ataukah, pemilihan gubernur melalui perwakilan DPRD itu menjadi salah satu langkah memberangus kedaulatan rakyat (demokratisasi) yang diberikan kepada rakyat beberapa tahun belakangan ini?
|
|
Read more...
|
|
JIKA KEPALA DAERAH DIPILIH DPRD |
|
|
|
|
Thursday, 18 February 2010 07:23 |
|
Oleh Suharizal
Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri segera menyerahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) menyangkut pemerintahan daerah ke DPR untuk dibahasn bersama. Salah satunya RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Pemilukada). Isu krusial yang banyak mendapat soroton publik menyangkut pemilihan gubernur yang tidak lagi dipilih secara langsung, tetapi kembali dipilih DPRD.
|
|
Read more...
|
|
CIMAHI DAN KAWASAN WISATA PUSAKA |
|
|
|
|
Tuesday, 02 February 2010 16:40 |
|
Oleh Djoko Subinarto
Sebagai salah satu kawasan peninggalan dari masa kolonial, Cimahi memiliki sejumlah bangunan bersejarah yang menarik dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata pusaka (heritage tourism).
Menyadari potensi tersebut, saat ini Pemerintah Kota Cimahi sedang menyiapkan rancangan pembentukan Kawasan Wisata Pusaka Kota Cimahi sebagai salah satu upaya mengembangkan industri pariwisata Cimahi sekaligus melindungi benda-benda cagar budaya yang ada di kota ini.
|
|
Read more...
|
|
RENUNGAN TENTANG PERAN KADER PKK |
|
|
|
|
Wednesday, 27 January 2010 14:43 |
|
Oleh Netty Prasetiyani Heryawan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang lebih dikenal dengan PKK, memiliki sejarah panjang. Sebelum huruf P di awal menjadi pemberdayaan, PKK adalah gerakan masyarakat yang bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun sepuluh segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK mulai memasyarakat pada 1967 ketika ibu Isriati Moenadi, istri Gubernur Jawa Tengah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.
|
|
Read more...
|
|
Wednesday, 13 January 2010 16:05 |
|
Oleh Tutik Rachmawati
Kompas, 15 Desember 2009, memuat berita tentang enam kota dan kabupaten di Jawa Barat yang masih menunggak biaya kesehatan. Tiga alasan disebutkan sebagai penyebab tunggakan tersebut, yaitu belum sinergisnya perhitungan jumlah tunggakan antara Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dan pemerintah daerah, minimnya anggaran kesehatan daerah, dan sistem rujukan yang tidak berjalan dengan baik.
Penulis bersama mahasiswa melakukan penelitian tentang evaluasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Keluarga Miskin Daerah (Gakinda). Penelitian tersebut menghasilkan beberapa temuan menarik yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa pemerintah kota dan kabupaten tersebut menunggak biaya jaminan kesehatan masyarakat miskin.
|
|
Read more...
|
|
PEMBODOHAN RISIKO SISTEMIS |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 16:03 |
|
Oleh: Achmad Deni Daruri
Bank Century bukanlah contoh yang tepat untuk menjelaskan risiko sistemis karena risiko sistemis menyangkut dua hal pokok, yaitu permasalahan terlalu besar ( too big too fail ) atau permasalahan terlalu terkoneksi ( too connected to fail ). Kedua hal tersebut justru tak terjadi.
Yang terjadi dalam analisis sistemis BI adalah jika dan jikalau. Maksudnya, BI lebih banyak berandai-andai. Misalnya, jika terjadi rumor, ada 23 bank yang akan mengalami gagal kliring dalam Real Time Gross Settlement (RTGS). Namun, BI tidak pernah menghitung secara kuantitatif, apakah jika ke-23 bank tersebut mengalami kegagalan, itu akan menimbulkan bank run .
Pada konteks permasalahan terlalu besar dalam ukuran aset, kredit, dan dana pihak ketiga; Bank Century bukanlah pemain utama dalam sistem perbankan di Indonesia. Secara kuantitatif, seharusnya BI mengukur Herfindahl Indeks (HI) dari aset, kredit, dan dana pihak ketiga Bank Century. Ini yang justru luput dijelaskan oleh Bank Indonesia ataupun KSSK. Analisis dampak sistemis tidak dapat hanya mengandalkan jumlah nasabah tanpa menghitung HI.
|
|
Read more...
|
|
DISTROSI HUBUNGAN ISLAM-BARAT |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 16:02 |
|
Oleh: Farid Wadjdi
Upaya membangun hubungan yang harmonis antara Islam dan Barat sepanjang tahun 2009, gencar dilakukan. Berbagai dialog antara paradaban dan agama intensif dilakukan antartokoh-tokoh agama maupun intelektual. Ada banyak masalah dalam hubungan Islam-Barat memang disadari banyak pihak.
Karena itu, memperbanyak dialog dan kerja sama antar Islam-Barat diyakini akan menciptakan saling pengertian dan situasi yang harmonis. Obama sendiri dalam berbagai pidatonya menekankan pentingnya jalan baru dengan membangun hubungan yang sederajat (equal ), saling menguntungkan dan menghormati ( mutual respect ) antara Islam dan Barat. Namun harus diakui, berbagai dialog ini belum memberikan sumbangan yang optimal apalagi menghentikan konflik yang sering dikatakan muncul akibat ketiadaan saling pengertian antara Islam dan Barat.
Kebijakan luar negeri negara-negara Barat terhadap dunia Islam yang bersifat dominatif dan eksploitatif memberikan sumbangan yang sangat penting dalam distorsi hubungan Islam-Barat yang harmonis. Presiden AS, Barack Obama, sendiri dalam wawancara eksklusifnya dengan stasiun Al Arabiya yang berbasis di Dubai mengakui di masa lalu AS terlalu sering mendikte mengenai beberapa isu.
|
|
Read more...
|
|
PROSPEK KOALISI SBY-BOEDIONO |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 16:00 |
|
Oleh: Bima Arya Sugiarto
Tahun 2010 sepertinya akan menjadi tahun yang sangat menentukan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Gonjang ganjing politik pasca-Pemilu 2009 dipastikan akan berlanjut di 2010. Kegagalan mengelola hiruk pikuk politik akan dapat membawa bangsa ini pada krisis politik yang tidak berujung.
Begitu Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua dilantik, sesungguhnya pemerintahan SBY-Boediono memiliki lima modal kuat untuk menjadikan periode kedua SBY ini sebagai periode emas . Pertama, modal elektoral. SBY dipilih 60 persen pemilih, dan Partai Demokrat muncul sebagai partai tengah terbesar dengan perolehan suara yang secara merata tersebar dalam stratifikasi sosial ekonomi dan rentang geografis.
Kedua, modal koalisi. Koalisi parpol pendukung SBY-Boediono menguasai tak kurang 80 persen kursi parlemen.
|
|
Read more...
|
|
KETIKA BIROKRASI TAMBUN DIGUNCANG GEMPA |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 15:59 |
|
Oleh: DEDI MUHTADI
Hingga tiga bulan setelah gempa berkekuatan 7,3 skala Richter menimpa Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, puluhan warga Kampung Cirama, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, belum menerima bantuan sama sekali. Asep Suhar (36), korban gempa, menceritakan, karena bantuan dari pemerintah tidak jelas kapan turunnya, mayoritas korban gempa akhirnya membangun kembali rumah mereka yang rusak seadanya.
Bagi korban gempa yang tidak mampu dan rumahnya rusak sedang atau rusak berat, mereka memilih tinggal sementara di rumah keluarga mereka. Kehidupan warga Cirama yang mayoritas petani tersebut pun kembali normal, mengadaptasi keadaan lewat penurunan kualitas kehidupan.
Nasib puluhan desa di Jawa Barat bagian selatan bahkan lebih memprihatinkan. Satu minggu pascagempa Tasikmalaya, 2 September 2009, daerah tersebut belum tersentuh bantuan makanan.
|
|
Read more...
|
|
PESTA KEKAYAAN ALAM PASTI BERAKHIR |
|
|
|
|
Monday, 28 December 2009 15:58 |
|
Oleh: AMARYOTO DAN M SYAIFULLAH
Ketika pemerintah daerah berfoya-foya dengan sumber daya alam yang ada, pada saat yang sama mereka telah bunuh diri. Pemanfaatan yang seharusnya bijaksana telah dirusak kepentingan sesaat.
Perluasan kebun sawit di beberapa daerah, termasuk di Sumatera dan Kalimantan, pada satu sisi menguntungkan karena bisa meningkatkan ekspor. Namun, perluasan yang tidak terkendali telah merusak lingkungan.
Persoalan pertama yang muncul adalah adanya masalah dalam hal keanekaragaman hayati. Hingga kita belum mengetahui berbagai kekayaan dan manfaatnya, hutan telah raib berganti dengan kebun sawit yang mahaluas.
|
|
Read more...
|
|
|