Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 97 guests onlineJajak Pendapat
| NASIB GURU HONORER TAK JELAS |
|
|
|
| Thursday, 26 November 2009 12:53 |
|
Depok, (PR).-
Sedikitnya seribu guru honorer di Kota Depok nasibnya terkatung-katung. Mereka bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi belum menjadi guru calon pegawai negeri sipil ( CPNS). "Oleh karena itu, kami sebagai Ketua Asosiasi Guru Honorer Kota Depok minta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok secepatnya memproses pengajuan para guru honorer menjadi guru CPNS ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kita berharap Pemkot Depok mau memperjuangkan nasib kami," kata Ketua Asosiasi Guru Honorer Kota Depok, Mahmudin Sudin, Rabu (25/11). Mahmudin Sudin mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih memperjuangkan nasib guru honorer di Depok yang jumlahnya mencapai kurang lebih seribu orang. "Dalam acuan di Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2007 tentang perubahan PP 48 Tahun 2005, disebutkan bahwa pengangkatan bisa terjadi melalui syarat serta ketentuan administrasi yang ditentukan," jelas dia seusai mengikuti upacara Hari Korpri dan PGRI di halaman Balai Kota Depok. Ia menjelaskan, beberapa pihak seperti pemerintah, dan anggota DPRD Komisi A dan D ikut membantu pelaksanaan percepatan proses pengangkatan guru honor menjadi CPNS di BKN. Tapi pihaknya terkendala beberapa hal. Sementara itu di Bekasi, anggota DPRD Kota Bekasi mempertanyakan belum cairnya tunjangan fungsional guru-guru yang berada di bawah naungan Depdiknas. Belum cairnya tunjangan tersebut, dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja mereka. Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ushtuchri, di Bekasi, Rabu (25/11) mengatakan, para guru, baik yang berada di bawah naungan Depdiknas dan Departemen Agama (Depag) setiap bulannya mendapatkan tunjangan fungsional dari APBN 2009 senilai Rp 250.000,00 per bulan. Guru yang berada di bawah naungan Depag, kata dia, telah menerima tunjangan fungsional untuk periode Juli dan Agustus. "Yang menjadi permasalahan saat ini, laporan guru-guru di Kota Bekasi tersebut tidak kunjung ditanggapi Pemkot Bekasi dan Depdiknas," ujarnya. (A-163/A-186) *** Sumber : Harian Pikiran Rakyat, Kamis, 26 November 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



