Info Terakhir
- PEMPROV JABAR ADAKAN BUKU PELAJARAN GRATIS 2010
- 4 KELEBIHAN KARTU LEBARAN DIBANDING SMS
- GUBERNUR JABAR AHMAD HERYAWAN KLARIFIKASI KARTU LEBARAN
- DISPARBUD JABAR AKAN MINTA DANA DEKONSENTRASI
- BAHAN BAKAR JANGAN KHAWATIR
- PROGRAM DESA PERADABAN DILUNCURKAN
- GUBERNUR JABAR CANANGKAN 100 DESA MANDIRI
- PEMDA DIMINTA BERI KOMPENSASI
- DISHUB SEDIAKAN 10 POS PENGADUAN
- PEMPROV ANGGARKAN Rp. 3 MILIAR
Pengunjung
We have 119 guests onlineJajak Pendapat
| 408 SD DI KAB. TASIKMALAYA BELUM TERAKREDITASI |
|
|
|
| Monday, 13 April 2009 18:25 |
|
Masih Diberi Kesempatan Selenggarakan UASBN Tasikmalaya, (PR).- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya Drs. Munawar didampingi Kepala Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Ahmad Juhana, kepada "PR", Rabu (8/4), mengatakan, dari 1.809 SD yang ada di Kab. Tasikmalaya, memang masih banyak yang belum terakreditasi. "Pada tahun 2008, sebanyak 681 SD yang bisa terakreditasi dan sekarang sisanya masih ada 408 SD yang memang belum terakreditasi," katanya. Terkait dengan akan diselenggarakannya UASBN, idealnya memang sekolah yang sudah terakreditasi yang menyelenggarakannya. Tetapi, untuk daerah Tasikmalaya, semua SD masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan UASBN. Terlepas SD tersebut, sudah maupun belum terakreditasi. Keterbatasan anggaran Pertimbangannya, karena sekolah yang belum terakreditas bukan berarti bermutu rendah atau terbelakang. Persoalannya, SD tersebut belum terakreditasi, karena keterbatasan anggaran di dinas untuk melakukan langkah tersebut. Keterbatasan dana yang menyebabkan belum semua sekolah terakreditasi. "Di Kabupaten Tasikmalaya, penyelenggara UASBN tingkat SD/madrasah syaratnya yaitu memiliki fasilitas ruang yang layak, tersedia guru untuk pengawas dan lainnya. Persyaratan sekolah itu, harus terakreditasi untuk sementara tidak dimasukkan dalam persyaratan," katanya. Hasil kajian, hanya satu SD yang tidak bisa menyelenggarakan UASBN yaitu SD Darul Hikmah di Cikalong, karena di sekolah itu tidak ada guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). "Di sekolah lain, semuanya bisa menyelenggarakan UASBN," katanya. Hanya, menurut Munawar, ke depan, Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya akan berusaha untuk melakukan akreditasi terhadap 408 SD yang belum terakreditasi. Dengan demikian, sekolah itu memiliki standar dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketika ditanya soal biaya untuk pemenuhan akreditasi, katanya, belum mengetahui secara pasti kebutuhannya. "Nanti, akan dilihat dulu dengan bagian teknis menangani masalah tersebut," ujarnya. (A-97)***
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Senin 13 April 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



