Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 150 guests onlineJajak Pendapat
| DPRD HARUS BENTUK PANSUS MAMIN |
|
|
|
| Wednesday, 18 November 2009 07:22 |
|
Purwakarta (SI) – Gerakan Pemuda Purwakarta Menggugat (GP2M) mendatangi pimpinan DPRD setempat,kemarin.Mereka mendesak DPRD membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) kasus dugaan korupsi jamuan makan dan minum (mamin).
Sejumlah aktivis GP2M diterima Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi,Wakil Ketua R Deddy Herawan, dan Dadang Burhanudin, serta Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Asep Amidin. Namun, pertemuan kedua belah pihak berlangsung tertutup. Bahkan, sempat terjadi pengusiran terhadap wartawan oleh staf DPRD yang telah mendapat perintah dari pimpinan Dewan. Selama satu jam,mereka terlibat perdebatan perlu atau tidaknya dibentuk pansus atau panja kasus mamin. Pihak GP2M terdengar ngotot agar DPRD ikut bertanggung jawab atas kebocoran APBD 2006 yang jumlahnya cukup fantastis. Koordinator GP2M Didin Syafrudin mengungkapkan, kesimpulan yang dapat ditafsirkan dari pernyataan Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi adalah DPRD segera membentuk pansus atau panja pada akhir bulan ini. Namun, tentunya harus melalui rapat pimpinan. “Sebelumnya, saya menyesalkan sikap Dewan yang menolak agenda itu dipublikasikan. Dengan adanya pengusiran wartawan, menandakan kebodohan dan kebobrokan DPRD dalam menyikapi kasus mamin. Kedatangan kami tidak sebatas ingin adanya audit investigasi, tapi menginginkan pengawalan lebih lanjut,”papar Didin. Menurut dia, legislator sangat bisa menggunakan hak interpelasi atau angket terhadap kasus itu melalui pembentukan pansus atau panja. Sebenarnya DPRD pun harus ikut bertanggung jawab karena ini terjadi akibat lemahnya pengawasan. Nantinya,pansus atau panja menelusuri ke mana saja dana mamin Rp12 miliar itu mengalir. Karena diyakini, uang sebesar itu mustahil hanya digunakan terdakwa Pemegang Kas Setda Pemkab Purwakarta Entin Kartini. Ketua FPAN DPRD Purwakarta Asep Amidin menyatakan aspirasi GP2M sudah ditampung. Pihaknya akan menunggu hasil keputusan rapat pimpinan.“Kami menunggu undangan,”katanya. (asep supiandi)
Sumber: Harian Seputar Indonesia, Rabu 18 November 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



