Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 118 guests onlineJajak Pendapat
| CAMAT TAK BOLEH PANGKAS BIAYA ADD |
|
|
|
| Wednesday, 30 December 2009 11:05 |
|
Karawang(SI) – Kepala Subbidang Perangkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang Ridwan Salam menegaskan tidak dibenarkan camat memangkas proses pencairan alokasi dana desa (ADD).
Saat ini kasus dugaan pemotongan atau pungutan sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. “Seluruh dana ADD untuk desa karena tidak ada aturan dikhususkan untuk camat.Berbeda jika sifatnya konsultasi dan adanya perubahan dalam nomenklatur bahwa camat mendapat insentif setelah memberikan petunjuk dalam pembangunan desa,” sebutnya, kemarin. Sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari kepala desa yang merasa adanya pungutan yang dilakukan camat. Bahkan, dia juga menyayangkankepaladesamelaporkan hal tersebut ke kejaksaan,tidak terlebih dulu kepada pihaknya yang menjalankan program tersebut. Meski demikian, Ridwan juga menyayangkan sikap para kepala desa yang memberikan sebagian dana ADD kepada camat.Berbeda kasusnya jika dalam pemberian ada ancaman atau kalimat yang sifatnya intimidasi. ”Kita lihat saja nanti dalam hasil monitoring Badan Perwakilan Desa (BPD), apakah penggunaan ADD sesuai peruntukan atau tidak?”katanya. Seiring kasus pemotongan ADD oleh camat dalam setiap pencairannya, pihaknya hanya memiliki kewenangan memverifikasi berkas. Jika sesuai, maka diajukan ke kas daerah untuk disalurkan dananya ke rekening masing-masing desa.“ Untuk pengawasan diserahkan kepada BPD karena mereka yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa,”katanya. (raden bagja mulyana) Sumber Harian Seputar Indonesia, Rabu, 30 Desember 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



