Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 136 guests onlineJajak Pendapat
| MASSA MENDUDUKI PENDOPO |
|
|
|
| Wednesday, 13 January 2010 07:34 |
|
Mereka Menentang Kenaikan Tarif PDAM
Indramayu, (PR).- Massa dari berbagai elemen masyarakat kembali berunjuk rasa. Mereka menuntut penurunan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Indramayu, Selasa (12/1). Selain mendatangi gedung DPRD setempat, demo menolak kenaikan tarif dari Rp 1.500 per meter kubik (m3) menjadi Rp 2.900/m3 tersebut juga dilakukan dengan menduduki Pendopo Pemkab Indramayu. Aksi yang melibatkan ratusan orang tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiralodra, BEM AMIK, GMNI, Incrist, SBI, SNT, KAMMI, Koptani, FRMD, dan PBHBM Indramayu. Massa yang terdiri atas mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga itu mengawali aksi di depan Gedung DPRD Kab. Indramayu. Banyaknya massa yang terkonsentrasi di ruas jalan halaman gedung DPRD, memaksa aparat kepolisian menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman yang ada di depan gedung DPRD itu. Di tempat itu, massa ditemui sejumlah anggota Komisi C DPRD Kab. Indramayu. Di depan para wakil rakyat, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa juga menyampaikan tuntutan serupa. Kepada para pedemo, salah seorang anggota Komisi C Taufik Hidayat mengatakan, terkait dengan tuntutan itu, anggota Komisi C yang berjumlah sebelas orang akan terjun ke seluruh daerah yang menjadi wilayah pelanggan PDAM, Jumat (15/1). Para anggota DPRD akan melihat secara langsung kondisi riil para pelanggan terkait dengan kenaikan tarif tersebut. "Kami ingin melihat kemampuan masyarakat untuk membayar dengan tarif itu," kata Taufik. Hasil kunjungan tersebut, ungkap Taufik, akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan mengenai tarif di PDAM Indramayu. Prinsipnya, DPRD akan berupaya mencari solusi yang tidak memberatkan masyarakat. Cabut perbup Mengenai pencabutan peraturan bupati (perbup) yang menjadi dasar kenaikan tarif, menurut Taufik, hal itu memiliki mekanisme hukum dan tidak bisa didasarkan hanya karena desakan dari masyarakat. Pencabutan perbup, kata Taufik, harus dilakukan melalui perbup lagi. "Kalau untuk masalah audit keuangan PDAM, sedang dilakukan oleh BPKP," tuturnya. Seusai berdemo di DPRD, massa berjalan kaki ke Pendopo Pemkab Indramayu. Di depan pintu gerbang Pendopo Pemkab Indramayu, mereka tertahan dan tidak dapat masuk untuk bertemu langsung dengan Bupati Indramayu H. Irianto M.S. Syafiuddin. Pasalnya, mereka terhalang oleh pasukan keamanan. Meski begitu, demo tetap berlanjut. Dalam orasinya, mahasiwa menuntut empat perkara, antara lain tolak kenaikan tarif PDAM, cabut Perbup No. 44 Tahun 2009, audit investigasi total terhadap laporan keuangan PDAM, serta perbaikan fasilitas dan pelayanan PDAM. Ivan Sagito, koordinator umum aksi tersebut, kenaikan tarif rekening PDAM telah menyebabkan beban warga semakin berat. Oleh karena itu, dia meminta Bupati agar menurunkan tarif yang naik sejak September 2009. Bupati juga diminta mencabut Perbup No. 44 Tahun 2009 mengenai Penetapan Tarif Air PDAM. Pasalnya, perbup tersebut telah menunjukkan keberpihakan Bupati lebih besar kepada perusahaan daripada kepada rakyat. (A-96)***
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu 13 Januari 2010 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



