Home Lintas Kabupaten Kota Kab. Indramayu MASSA MENDUDUKI PENDOPO
MASSA MENDUDUKI PENDOPO PDF Print E-mail
Wednesday, 13 January 2010 07:34
Mereka Menentang Kenaikan Tarif PDAM
 
Indramayu, (PR).-
Massa dari berbagai elemen masyarakat kembali berunjuk rasa. Mereka menuntut penurunan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Indramayu, Selasa (12/1). Selain mendatangi gedung DPRD setempat, demo menolak kenaikan tarif dari Rp 1.500 per meter kubik (m3) menjadi Rp 2.900/m3 tersebut juga dilakukan dengan menduduki Pendopo Pemkab Indramayu.

Aksi yang melibatkan ratusan orang tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiralodra, BEM AMIK, GMNI, Incrist, SBI, SNT, KAMMI, Koptani, FRMD, dan PBHBM Indramayu.

Massa yang terdiri atas mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga itu mengawali aksi di depan Gedung DPRD Kab. Indramayu. Banyaknya massa yang terkonsentrasi di ruas jalan halaman gedung DPRD, memaksa aparat kepolisian menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman yang ada di depan gedung DPRD itu.

Di tempat itu, massa ditemui sejumlah anggota Komisi C DPRD Kab. Indramayu. Di depan para wakil rakyat, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa juga menyampaikan tuntutan serupa.

Kepada para pedemo, salah seorang anggota Komisi C Taufik Hidayat mengatakan, terkait dengan tuntutan itu, anggota Komisi C yang berjumlah sebelas orang akan terjun ke seluruh daerah yang menjadi wilayah pelanggan PDAM, Jumat (15/1). Para anggota DPRD akan melihat secara langsung kondisi riil para pelanggan terkait dengan kenaikan tarif tersebut. "Kami ingin melihat kemampuan masyarakat untuk membayar dengan tarif itu," kata Taufik.

Hasil kunjungan tersebut, ungkap Taufik, akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan mengenai tarif di PDAM Indramayu. Prinsipnya, DPRD akan berupaya mencari solusi yang tidak memberatkan masyarakat.

Cabut perbup

Mengenai pencabutan peraturan bupati (perbup) yang menjadi dasar kenaikan tarif, menurut Taufik, hal itu memiliki mekanisme hukum dan tidak bisa didasarkan hanya karena desakan dari masyarakat.

Pencabutan perbup, kata Taufik, harus dilakukan melalui perbup lagi. "Kalau untuk masalah audit keuangan PDAM, sedang dilakukan oleh BPKP," tuturnya.

Seusai berdemo di DPRD, massa berjalan kaki ke Pendopo Pemkab Indramayu. Di depan pintu gerbang Pendopo Pemkab Indramayu, mereka tertahan dan tidak dapat masuk untuk bertemu langsung dengan Bupati Indramayu H. Irianto M.S. Syafiuddin. Pasalnya, mereka terhalang oleh pasukan keamanan. Meski begitu, demo tetap berlanjut.

Dalam orasinya, mahasiwa menuntut empat perkara, antara lain tolak kenaikan tarif PDAM, cabut Perbup No. 44 Tahun 2009, audit investigasi total terhadap laporan keuangan PDAM, serta perbaikan fasilitas dan pelayanan PDAM.

Ivan Sagito, koordinator umum aksi tersebut, kenaikan tarif rekening PDAM telah menyebabkan beban warga semakin berat. Oleh karena itu, dia meminta Bupati agar menurunkan tarif yang naik sejak September 2009.

Bupati juga diminta mencabut Perbup No. 44 Tahun 2009 mengenai Penetapan Tarif Air PDAM. Pasalnya, perbup tersebut telah menunjukkan keberpihakan Bupati lebih besar kepada perusahaan daripada kepada rakyat. (A-96)***

 


Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu 13 Januari 2010