Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 147 guests onlineJajak Pendapat
| KADER TAK PAHAM PENGANGGARAN |
|
|
|
| Tuesday, 28 July 2009 22:49 |
|
Bandung, Kompas - Ada dua penyebab terjadinya korupsi yang melibatkan anggota DPRD. Selain melakukan politik anggaran untuk keuntungan pribadi ataupun golongan, juga kerap terjadi korupsi yang diakibatkan ketidaktahuan anggota legislatif terhadap mekanisme penganggaran.
Demikian pengamatan peneliti dari Perkumpulan Inisiatif, Dadan Saputra, yang disampaikan kepada Kompas, Senin (27/7) di Bandung. Dadan mencontohkan, kasus dana bantuan sosial di Kabupaten Bandung yang saat ini tengah ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kasus tersebut melibatkan 13 tersangka. Penetapan tersangka dalam jumlah besar seperti itu bisa menjadi salah satu indikasi, banyak anggota tidak tahu bahwa mereka menyalahi ketentuan dalam mekanisme penganggaran. "Sering kali para anggota legislatif kurang memahami mekanisme penganggaran dari tahap perencanaan dan pencairan. Akibatnya, mereka rentan terseret dalam kasus korupsi hanya karena ketidakpahaman," ujarnya. Sementara itu, partai politik telah mempersiapkan kader mereka yang duduk di lembaga legislatif periode 2009-2014 agar berkomitmen untuk tidak tersangkut korupsi. Selain itu, mereka juga memberi keahlian dalam membaca anggaran kepada para anggota legislatif baru itu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Arief Setiansyah mengungkapkan, sesuai visi dan misi partai, setiap anggota legislatif dari PKS diharuskan mengundurkan diri bila terbukti korupsi. "Kami juga siap meneliti kronologi dari setiap kader yang diduga terlibat. Namun, kalau tidak terlibat, partai akan membelanya," kata Arief, Senin. Arief menuturkan, pembuatan komitmen bagi para calon anggota legislatif itu sudah dilakukan semenjak penetapan oleh KPU Kabupaten Bandung pada Mei lalu atas pemilu legislatif. Konsekuensi logis dari pelanggaran visi dan misi partai, yang berkarakter bersih terhadap para anggota yang melanggar, adalah harus mengundurkan diri. Hal serupa diungkapkan anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat, Saepul Bahri. Komitmen bebas korupsi sudah dicanangkan sejak tingkat pengurus pusat. Di tingkat kabupaten, setiap anggota legislatif terpilih membuat surat pernyataan di atas meterai Rp 6.000 yang berisi komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Konsekuensi bila melanggar adalah kesiapan untuk mundur. Sebanyak 13 kader Partai Demokrat akan duduk sebagai anggota legislatif untuk periode 2009-2014. Pelatihan Arief menjelaskan, pihaknya telah mengadakan pelatihan bagi para anggota legislatif terpilih mengenai mekanisme penganggaran. Dengan demikian, mereka akan memiliki kapabilitas dalam penganggaran begitu nanti terpilih. Saepul menuturkan, pembekalan mengenai kemampuan anggaran bagi anggota legislatif juga dilakukan Partai Demokrat. Tidak berhenti sampai di sana, anggota terpilih akan mengikuti psikotes guna mengetahui kelebihan dan kekurangannya. "Sebagai tindak lanjut, nilai yang dianggap kurang akan diimbangi dengan pelatihan yang dibutuhkan," ujar Saepul. Begitu dilantik pada Agustus 2009, pekerjaan rumah yang menunggu anggota legislatif terpilih adalah pembentukan alat dan kelengkapan DPRD dan berlanjut pada pembahasan Rancangan APBD 2010. (eld)
Sumber: Harian Kompas, Selasa, 28 Juli 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



