Home Lintas Kabupaten Kota Kab. Bekasi KABUPATEN BEKASI DISIAPKAN JADI KEK
KABUPATEN BEKASI DISIAPKAN JADI KEK PDF Print E-mail
Wednesday, 16 December 2009 16:55
Bandung (SI) – Pemprov Jabar meminta agar Kabupaten Bekasi, yang sebagian wilayahnya diajukan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) mempersiapkan daerahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimadja mengatakan,kawasan Cikarang Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri manufaktur diajukan untuk menjadi KEK di kawasan Pantai Utara Jabar. Seperti diketahui, pemerintah pusat mempersiapkan KEK di lima wilayahdiIndonesia.Kelimanya yakni di wilayah timur Sumatera,Pantai Utara Jawa Barat,timur Kalimantan, Sulawesi,dan Merauke Papua. Menurut Deny, KEK harus memberikan manfaat besar bagi daerah setempat. Misalnya, memprioritaskan masyarakat setempat agar dapat menjadi pekerja di kawasan tersebut.Namun hal ini harus direspons pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkannya.

Pemprov Jabar sendiri sudah mengajukan kawasan tersebut untuk menjadi KEK sejak 2,5 tahun yang lalu. ”Sekarang kami sedang minta agar kawasan ini menjadi prioritas. Nah, pemerintah daerah setempat jangan diam.Siapkan masyarakatnya agar memiliki kualifikasi yang mumpuni. Buat apa, misalkan, dialokasikan 20% pekerja dari warga setempat, tapi saat dites malah tidak lolos. Jadi harus disiapkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualifikasi,”jelas Deny. Dia menyatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten setempat harus mulai mempersiapkan sekolah yang dikhususkan untuk calon pekerja dari kawasan tersebut.

”Misalnya sekolahnya harus disiapkan, guru-gurunya, dan CSR (coorporate social responsibiliy) industri harus dimanfaatkan.Yang pasti Kadis pendidikannya harus bekerja keras,”tandas Deny. Di kawasan tersebut,kata Deny, saat ini terdapat sekitar 2.000 pabrik dari 22 negara,namun hal itu tidak meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat setempat. Dengan terbentuknya KEK di wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE),PDRB dan IPM. ”Yang penting masyarakat di sana bisa sejahtera,”kata Deny. Saat ini,kata Deny,kawasan tersebut, meski dihuni oleh ribuan pabrik belum bisa dikatakan kawasan industri.

”Tempat itu hanya bisa dikatakan sebagai kumpulan pabrik,” kata Deny.Beberapa indikator sebagai kawasan industri, belum bisa direalisasikan oleh kawasan manufaktur terbesar di Indonesia itu. ”Kawasan Industri, harus memiliki linkantara industri besar dan industri kecil serta memiliki lembaga reserch and development. Ini yang belum ada di sana,” ungkapnya. Pemprov sendiri sedang berupaya untuk menjadi fasilitator yang menghubungkan industri besar dan industri rakyat.

Dia menjelaskan, Pemprov dan perguruan tinggi serta Depdiknas tengah berupaya mewujudkan hal tersebut. ”Kita sedang bahas konsepnya,” ujar Deny. (krisiandi sacawisastra)

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Rabu, 16 Desember 2009