Sat11012014

Last update12:51:42 PM

DPRD KOTA CIMAHI MENJADI CONTOH PENGGARAPAN RAPERDA

DJULAEHA KARMITA,(GM)- Sudah sepekan kantor DPRD Kota Cimahi dibanjiri kunjungan komisi dari berbagai daerah, terkait proses penggarapan rancangan peraturan daerah (raperda) dan juga kinerja Badan Kehormatan (BK). Hal itu membuktikan penggarapan raperda di Kota Cimahi cukup memuaskan.

Demikian diungkapkan Ketua BK DPRD Kota Cimahi, Cecep Rustandi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/5). Dijelaskannya, kunjungan tersebut berasal dari Cirebon, Pacitan, Magelang, Tangerang, Jepara, dan Tasikmalaya. 

"Alasan kunjungan mereka datang ke DPRD Kota Cimahi ingin mengetahui perihal seluk-beluk BK. Sedangkan kenapa pilihannya Cimahi, diakui karena fungsi dan tugas BK DPRD Kota Cimahi dijalankan dengan baik. Tentu saja informasi tersebut merupakan kebanggaan kami," ujar Cecep yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi.

Di samping itu, diakui Cecep, salah satu kinerja yang terus di tingkatkan yaitu pengawasan anggota dewan. Bukan saja tingkat kehadiran, namun pelaksanaan tata tertib DPRD. "Kami tak berhenti melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota DPRD," singkatnya.

Yang pasti menurutnya sejauh ini fungsi BK telah dijalankan dengan baik yaitu mulai dari mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya untuk dijalankan yaitu meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah atau janji dan juga melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Terkait kunjungan, kedatangan DPRD kota/kabupaten lain tersebut cukup variatif, mulai atas nama panitia khusus (pansus) maupun komisi. "DPRD juga sering menjadi rujukan daerah lain, yang rata-rata membahas soal tatib dan kode etik. Sejumlah daerah yang sudah datang mengaku belum terlalu memiliki tatib yang baik. Kita pun kerap diajak berdialog soal kode etik dan tatib tersebut," terangnya.

Sementara hal lain yang membuat ketertariknan DPRD kota/ kabupaten lain singgah di DPRD Kota Cimahi, yaitu cukup produktif dan proaktifnya DPRD dalam menghasilkan peraturan daerah. "Tahun 2011 ini kita mengejar penyelesaian 29 perda, itu harus dipenuhi," katanya.

Salah satu contoh persoalan bagaimana Kota Cimahi mengatur dan mengelola pasar tradisional. Terutama perihal bagaimana mengatasi semrawutnya pasar tradisional melalui perda, dan sektor usaha lainnya bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD). (B.116)

Sumber: Harian Galamedia - Sabtu, 07 Mei 2011

AddThis Social Bookmark Button