Home Lintas Jabar Sosial Politik WASPADAI DAMPAK LANJUTAN GEMPA BUMI
WASPADAI DAMPAK LANJUTAN GEMPA BUMI PDF Print E-mail
Monday, 11 January 2010 15:19
Bantuan Terus Diberikan

Bandung, Kompas - Pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat harus mewaspadai dampak lanjutan gempa bumi di Jabar selatan yang terjadi pada 2 September 2009. Gempa bumi menyebabkan tanah dan rumah retak yang bisa berbahaya bila tidak segera diantisipasi dan diperbaiki.

"Pemerintah daerah dan masyarakat kerap melupakan hal ini. Mereka masih memandang bahaya gempa bumi hanya saat kejadian," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Surono, di Bandung, Minggu (10/1).

Gempa di Jabar selatan pada 2 September merupakan satu dari sembilan gempa besar yang merusak sepanjang tahun 2009 di Indonesia. Kekuatannya mencapai 7,3 skala Richter di kedalaman 30 kilometer. Gempa menyebabkan 82 orang meninggal dunia dan 1.252 orang luka-luka di 14 kota dan kabupaten di Jabar. Gempa juga merusak 64.413 rumah dan menyebabkan 490 sekolah roboh.

Surono mengatakan, gempa tersebut sesungguhnya masih menyisakan "luka" yang belum sepenuhnya sembuh. Bila tidak ditangani, hal itu justru masih berpotensi merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Data PVMBG menyebutkan, beberapa wilayah di Garut yang mengalami tanah dan rumah retak adalah Desa Tanjung Jaya di Kecamatan Banjarwangi dan Desa Sukanagara di Kecamatan Cisompet.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga harus mewaspadai Desa Taraju di Kecamatan Banyuasih, Desa Puspahiang di Kecamatan Mandalasari, dan Desa Salawi di Kecamatan Cijalugirang. Retakan di jalan raya juga harus diwaspadai. Salah satu titik vital adalah di kilometer kedua dan ketujuh dari Pangalengan menuju Bandung.

"Potensi gerakan tanah dan rumah yang runtuh bisa terjadi. Apalagi bila di daerah yang sama juga terjadi bencana alam yang merusak. Pengurukan tanah di lokasi retakan dan perbaikan rumah bisa menjadi solusi," kata Surono.

Dede, warga Sukanagara, Bojongkunci, Pameungpeuk, Kabupaten Garut, mengaku khawatir dengan kondisi rumahnya. Setelah retak akibat gempa pada 2 Januari, kerusakan rumah semakin parah akibat terjangan puting beliung seminggu lalu. Panjang retakan semakin panjang dan banyak. Ia khawatir, bila dibiarkan, rumahnya akan roboh dan menimpa anggota keluarganya.

"Sampai sekarang saya belum mendapatkan bantuan perbaikan. Pernah ada pertugas kecamatan dan kabupaten yang melakukan survei bagian yang rusak. Namun, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya," kata Dede.

Terus dibantu

Ketua Harian Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana Jabar Perry Soeparman mengatakan, perhatian terhadap korban gempa bumi di Jabar selatan terus diberikan. Itu di antaranya dengan pemberian dana rehabilitasi, koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta desakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia mengatakan, dana rehabilitasi sebesar Rp 240 miliar telah diberikan kepada 14 kota dan kabupaten yang terkena imbas gempa. Pemprov Jabar tengah memfasilitasi penyampaian dana yang akan diturunkan pusat sebesar Rp 1,228 triliun untuk rehabilitasi bangunan yang rusak berat dan sedang. Rencananya, dana itu diberikan pada April-Mei 2010.

Selain itu, Pemprov juga mendesak 26 kota dan kabupaten untuk membentuk BPBD. Saat ini baru dua daerah yang akan membentuk BPBD, yaitu Ciamis dan Cianjur. Dasar hukum pembentukannya belum diundangkan dalam peraturan daerah, tetapi baru sebatas surat keputusan bupati.

"Keberadaan BPBD melalui perda sangat vital. BPBD menjadi jembatan pertama korban dan kejadian bencana alam di daerah," katanya. (CHE)

Sumber : Harian Kompas, Senin, 11 Januari 2010