Info Terakhir
- PEMPROV JABAR ADAKAN BUKU PELAJARAN GRATIS 2010
- 4 KELEBIHAN KARTU LEBARAN DIBANDING SMS
- GUBERNUR JABAR AHMAD HERYAWAN KLARIFIKASI KARTU LEBARAN
- DISPARBUD JABAR AKAN MINTA DANA DEKONSENTRASI
- BAHAN BAKAR JANGAN KHAWATIR
- PROGRAM DESA PERADABAN DILUNCURKAN
- GUBERNUR JABAR CANANGKAN 100 DESA MANDIRI
- PEMDA DIMINTA BERI KOMPENSASI
- DISHUB SEDIAKAN 10 POS PENGADUAN
- PEMPROV ANGGARKAN Rp. 3 MILIAR
Pengunjung
We have 84 guests onlineJajak Pendapat
| DANA BANTUAN SEGERA CAIR |
|
|
|
| Wednesday, 04 March 2009 13:34 |
|
Bandung, (PR).- "Dana yang disiapkan sekitar Rp 4 miliar-Rp 5 miliar dari APBD Jabar 2009. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, sekalipun yang diajukan Rp 9 miliar," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan seusai rapat paripurna istimewa pergantian antarwaktu anggota dewan dari Partai Demokrat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Kota Bandung, Selasa (3/3). Menurut Heryawan, alokasi anggaran untuk Pemilu 2009 telah disesuaikan dengan kebutuhan. Selain KPU, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga akan mendapat bantuan dana. Namun, besarannya belum ditentukan. "Dana akan diserahkan langsung ke KPU karena leading sector Pemilu 2009 adalah KPU. Mudah-mudahan sosialisasi bisa dilakukan sampai ke tingkat keluharan dengan dikucurkannya dana ini. Mekanisme pencairannya akan segera ditindaklanjuti dengan unsur pimpinan terkait. Rabu (4/3) ini sudah ada koordinasi antara Pemprov Jabar dan KPU Jabar," katanya. Terkait pencairan dana yang dinilai terlalu mepet dengan penyelenggaraan pemilu, Heryawan tetap optimistis dana itu bisa memberikan kontribusi bagi kesuksesan Pemilu 2009. "Saya optimistis waktunya masih cukup, sekalipun Pileg 2009 tinggal 38 hari lagi. Diusahakan minggu ini dana tersebut sudah bisa cair. Sebagai penanggung jawab, saya ingin pemilu di Jabar bisa sukses." Percepat pencairan Ketua KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, kendati Perpres No. 4/2009 baru dikeluarkan, realisasinya bisa digunakan secara efektif untuk beberapa kegiatan. "Kami minta Pemprov Jabar untuk mempercepat pencairan dana itu. Dana itu akan difokuskan untuk sosialisasi, bimbingan teknis, dan monitoring di lapangan," katanya. Untuk KPU kab./kota, Ferry juga yakin bupati/wali kota memiliki kebijakan tersendiri untuk membantu KPU kab./kota. Akan tetapi, pengalokasian anggarannya akan disinergiskan dengan KPU provinsi agar tidak ada duplikasi kegiatan. Pengajuan dana kepada pemerintah daerah untuk kelancaran sosialisasi pemilu berlangsung pula di KPU tingkat kab./kota. KPU Kota Bandung mengajukan anggaran Rp 6,765 miliar untuk Pemilu 2009. "Dana itu untuk sosialisasi, simulasi, bimbingan teknis, serta berbagai hal yang terkait dengan logistik, monitoring," kata Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari, Selasa (3/3). Menurut Heri, secara resmi desain anggaran itu akan diajukan KPU kepada Pemkot Bandung, pekan ini. "Rencananya, lusa akan mengajukan ke pemkot. Mudah-mudahan minggu ketiga Maret dana itu sudah ada dan bisa langsung digunakan." Terkait dana dari pemda untuk membantu penyelenggaraan pemilu, KPU Kab. Bandung mengajukan anggaran Rp 2 miliar. Ketua KPU Kab. Bandung Osin Permana mengemukakan, dana itu sedianya akan digunakan untuk sejumlah hal yang terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. "Kami juga mengalokasikan anggaran itu untuk bimbingan teknis bagi para saksi supaya ada kesamaan persepsi mengenai pemilihan dan penghitungan suara," ujarnya Kendati demikian, Osin tidak bisa memastikan besarnya anggaran yang akan disetujui Pemkab Bandung. "Besarnya anggaran itu tergantung pemerintah. Berapa pun besarnya akan kami manfaatkan untuk menutupi kegiatan yang anggarannya tidak terpenuhi APBN," katanya. Sementara itu, KPU Kab. Bandung Barat mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) terkait sosialisasi Pemilu 2009 karena dana pemilu yang telah diajukan pada APBD Kab. Bandung Barat sebelumnya tersandung Perpres No. 2/2009 yang hanya memperbolehkan pemda memfasilitasi gedung dan personel, bukan pembiayaan kegiatan KPU. "Akibat keputusan, KPU mengajukan kepada Depdagri agar mengusulkannya kepada presiden dan akhirnya keluar Perpres No. 4/2009 tentang kewenangan pemda untuk mengeluarkan biaya pemilu untuk KPU. Ketika perpres itu keluar, dana yang kami ajukan sudah dialokasikan pemda untuk anggaran yang lain. Oleh karena itu, kami ajukan ABT," kata Ketua KPU Kab. Bandung Barat, Kunkunrat, Selasa (3/3). Dia mengatakan, dana yang disediakan pemda dialokasi untuk membiayai sosialisasi, distribusi logistik, dan kegiatan lain yang tidak terbiayai dari APBN. "Kami mengusulkan Rp 3 miliar dalam APBD tahun 2009, tetapi yang disetujui Rp 1 miliar," katanya. (A-179/A-183/A-187)***
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu 04 Maret 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



