Info Terakhir
- PEMPROV JABAR ADAKAN BUKU PELAJARAN GRATIS 2010
- 4 KELEBIHAN KARTU LEBARAN DIBANDING SMS
- GUBERNUR JABAR AHMAD HERYAWAN KLARIFIKASI KARTU LEBARAN
- DISPARBUD JABAR AKAN MINTA DANA DEKONSENTRASI
- BAHAN BAKAR JANGAN KHAWATIR
- PROGRAM DESA PERADABAN DILUNCURKAN
- GUBERNUR JABAR CANANGKAN 100 DESA MANDIRI
- PEMDA DIMINTA BERI KOMPENSASI
- DISHUB SEDIAKAN 10 POS PENGADUAN
- PEMPROV ANGGARKAN Rp. 3 MILIAR
Pengunjung
We have 142 guests onlineJajak Pendapat
| PEMPROV JABAR BUKA "PO BOX 7500" |
|
|
|
| Friday, 20 February 2009 07:26 |
|
Bandung, (PR).-
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuka kotak pengaduan "PO Box 7500", untuk menampung segala bentuk pengaduan masyarakat. Langkah tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan penyimpangan dan untuk penegakan hukum di lingkungan birokrasi. "Saat ini, masyarakat mengadukan berbagai persoalan lewat pesan singkat (SMS) bersifat pribadi kepada gubernur, wakil gubernur, atau kepala dinas. Pengaduan ini tidak bisa langsung ditanggapi karena sifatnya surat kaleng," tutur Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf, seusai pertemuan dengan Biro Pembimbing Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Vietnam di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Bandung, Kamis (19/2). Pemprov Jabar, kata Dede, meminta Inspektorat Pengawas Daerah untuk membuat sistem pengaduan tersendiri. Menurut dia, kotak pengaduan itu sudah dibikin dan tinggal diluncurkan. "Nantinya, masyarakat yang ingin mengadukan hal-hal bersifat penyimpangan bisa lewat PO Box 7500," tuturnya. Hanya, pengaduan tersebut harus disertai data, bukti, dan nama pelapor. "Jadi, bukan surat kaleng atau pesan singkat tanpa identitas. Kalau sifatnya kaleng, biasanya dibarengi isu politis. Apalagi mau pemilihan umum," ucapnya pula. Dimatangkan Dede menambahkan, saat ini sistem "PO Box 7500" sedang dimatangkan. Jangan sampai setelah ada pengaduan dari mayarakat, tidak ada tindak lanjutnya. Jika itu terjadi, kepercayaan masyarakat akan luntur. "Kami ingin secepatnya diluncurkan. Namun, sistemnya harus jelas dulu. Tahap awal di provinsi, selanjutnya ke kabupaten/kota Jabar," tuturnya. Dalam pertemuan antara Pemprov Jabar dan Biro Pembimbing Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Vietnam tersebut, Pemprov Jabar akan meminta DPR membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Seperti di Vietnam, KPK di sana selain di pusat juga ada di setiap provinsi. Deputi Biro Pembimbing Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Vietnam Le Van Lan menilai, Pemprov Jabar aktif memberantas kasus korupsi. Indikasinya , semakin banyak koruptor yang diseret ke pengadilan. (A-187)***
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Jum'at 20 Februari 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



