Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 129 guests onlineJajak Pendapat
| KETIKA IDEOLOGI TAK LAGI JADI UKURAN |
|
|
|
| Tuesday, 16 December 2008 17:26 |
|
Pola koalisi parpol pengusung kandidat tidak serupa satu sama lain. Hal itu cukup memberikan gambaran bahwa ideologi partai tidak lagi menjadi faktor penentu dalam mengawinkan pasangan kandidat pemimpin di Jabar. Bagi rakyat Jawa Barat, tahun 2008 adalah tahun yang marak dengan hajat politik. Selama kurun waktu satu tahun, Jabar menyelenggarakan 16 pilkada di tingkat kabupaten/kota dan pemilihan gubernur. Kelancaran 17 Pilkada Jabar setidaknya ditunjukkan dengan tiadanya kasus hukum sengketa pascapemilihan yang disertai aksi anarkistis massa sepanjang penyelenggaraan pilkada. Kalaupun ada, seperti di Kab. Cirebon, riak-riak politik yang muncul di akhir pilkada tidak berbuntut panjang hingga ke meja hijau. Pola koalisi parpol pengusung kandidat tidak serupa satu sama lain. Hal itu cukup memberikan gambaran bahwa ideologi partai tidak lagi menjadi faktor penentu dalam mengawinkan pasangan kandidat pemimpin di Jabar. Idealnya, secara ideologis, parpol nasionalis akan berkoalisi dengan nasionalis pula. Begitu pula, partai Islam, atau perkawinan antara nasionalis-Islam. Di setiap daerah, konfigurasi parpol Islam dan nasionalis yang berkoalisi sungguh tidak sama. Contohnya, Golkar dan PDIP berseberangan dalam Pilgub Jabar, akan tetapi di Pilkada Kab. Subang (di mana waktu pemungutan suara jatuh pada hari yang sama), PDIP dan Golkar bergandengan. Secara berkombinasi sebagai wali kota/bupati dan wakil, dari 17 pilkada, Golkar dan PDIP masing-masing mampu menempatkan kadernya sebagai pemenang di 10 kabupaten/kota. Menyusul kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) di enam kab./kota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lima kab./kota, Partai Demokrat, PBB, PKB, dan PPP masing-masing di empat kab./kota. Representasi pilkada aman di Jabar bisa diamati dalam kasus Pilkada Kota Cirebon. Di kota udang itu, empat pucuk pimpinan daerah masing-masing bertarung memperebutkan posisi tertinggi. Wali Kota Cirebon Subardi (incumbent), Sekretaris Daerah Kota Cirebon Ano Sutrisno, Ketua DPRD Kota Cirebon, Sunaryo, dan Wakil Wali Kota Cirebon Agus Alwafier (incumbent). Keempatnya muncul dengan formasi berbeda-beda dari partai pengusung masing-masing. Riak-riak politik sempat mencuat ketika terjadi perubahan jadwal pendaftaran peserta Pemilihan Bupati Subang dari 25 Juli-2 Agustus 2008 menjadi 29 Juli-4 Agustus 2008. Yang dipertanyakan, incumbent Bupati Subang Eep Hidayat mendaftar ke KPU Subang pada tanggal terakhir pendaftaran. Merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Agustus yang menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencabutan pasal incumbent yang mundur untuk maju ke pemilihan, Bupati Eep termasuk yang harus mundur karena batas pendaftaran KPU Kabupaten Subang adalah 2 Agustus. "Sesuai dengan SK Mendagri, pejabat yang mendaftar sebagai calon sejak 4 Agustus tak perlu mundur," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Namun, Ketua KPU Subang Husein Hardjadinata membantah pendaftaran kandidat bupati melanggar jadwal. Ia tetap bersikukuh, masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati menurut tahapan pemilihan adalah 29 Juli-4 Agustus. Namun, akhirnya Eep dilengserkan melalu rapat paripurna DPRD Subang, 22 Agustus 2008. Dengan voting tertutup 21 suara menyatakan setuju untuk melengserkan bupati dan menggantinya dengan wakil bupati Subang Maman Yudia. Meski pada akhirnya, penghitungan akhir KPU Subang menyatakan incumbent Eep Hidayat yang berpasangan dengan Ojang Sohandi unggul dalam Pilkada Subang dengan 262.670 suara (34,1 %). Diakui atau tidak, kandidat incumbent mendapat tempat khusus di ajang pilkada di Jabar. Dari 17 pilkada yang terselenggara, 12 kab./kota di antaranya dimenangi oleh incumbent. Meski begitu, sekali lagi, pola aliran suara rakyat tidak bisa ditebak dalam kasus Pilgub Jabar yang menjungkirbalikkan incumbent. Dalam soal pengakomodasian calon independen sebagai peserta pilkada. Di Indonesia, sebagai konsekuensi UU No. 12 tahun 2008 tentang Revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, calon independen untuk pertama kalinya ikut serta di Pilkada Kota Bandung. Terbukanya peluang legal bagi calon independen, disambut pula di kab./kota lain yang menyelenggarakan pilkada. Bagaimanapun, pilkada secara langsung merupakan instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi. (Lina Nursanty/Ririn N.F./"PR")***
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa 16 Desember 2008 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



