Info Terakhir
- LAPORAN DARI KORSEL
- MOBIL DINAS DEWAN SEDOT Rp 8 M
- WUJUDKAN JAWA BARAT SEBAGAI GREEN PROVINCE
- UNTUK GENJOT PRESTASI OLAHRAGA, GUBERNUR KUNJUNGI KORSEL
- Dinas, Badan dan Biro Jabar
- NAMA BUPATI dan WALIKOTA BESERTA WAKILNYA
- KEPALA DAERAH HARUS BANGUN SINERGI UNTUK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN
- HERYAWAN: DESA CIBATU TIGA DESTINASI WISATA BARU DI JAWA BARAT
- 15 PADEPOKAN SENI DIRESMIKAN GUBERNUR JAWA BARAT
- DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
Pengunjung
We have 123 guests onlineJajak Pendapat
| BANTUAN SOSIAL Rp 9,56 M BAGI KOPERASI DAN UMKM |
|
|
|
| Thursday, 25 February 2010 11:27 |
|
Agung, "Upaya Ini Diharapkan Diadopsi Dinas Lain"
Bandung, (PR).- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menyalurkan dana bantuan sosial Rp 9,56 miliar bagi 4.000 lebih KUMKM. Dana bantuan akan disalurkan langsung kepada pelaku usaha atau melalui koperasi yang lolos seleksi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas KUMKM Jabar, Wawan Hernawan, di Bandung, Rabu (24/2). Menurut dia, dana yang akan digulirkan dibagi menjadi tiga kategori. Sebanyak Rp 1,56 miliar dialokasikan bagi pengembangan sistem pendukung usaha KUMKM melalui peningkatan akses pembiayaan dan teknologi. Dari jumlah itu, Rp 900 juta di antaranya akan disalurkan sebagai modal kerja usaha simpan pinjam bagi enam puluh koperasi jasa keuangan syariah (KJS) primer, masing-masing sebesar Rp 10 juta-Rp 20 juta. Sisanya, Rp 660 juta, untuk investasi alat teknologi tepat guna bagi 120 unit usaha mikro dan kecil, masing-masing Rp 2,5 juta-Rp 7,5 juta. Kategori kedua, bantuan modal usaha mikro dan kecil dialokasikan Rp 6 miliar. Sebesar Rp 1,6 miliar akan dialokasikan untuk modal kerja usaha lima ratus pedagang ritel mikro (masing-masing Rp 3 juta-Rp 4 juta); Rp 1,15 miliar untuk modal kerja 240 usaha mikro dan kecil (Rp 3 juta-Rp 7,5 juta), dan Rp 3,25 miliar untuk modal usaha mikro perempuan yang akan disalurkan melalui 150 kelompok wanita dan 150 koperasi primer wanita (masing-masing Rp 10 juta - 15 juta). "Sisanya, sebanyak Rp 2 miliar, digulirkan untuk bantuan angsuran kredit bagi koperasi dan usaha kecil," kata Wawan. Untuk menghindari penyimpangan dan alur yang berbelit-belit, kata dia, pengajuan usulan bisa dilakukan melalui dinas KUMKM kabupaten/kota atau langsung ke provinsi. Terlalu kecil Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno menilai, bantuan sosial Rp 9,56 miliar terlalu kecil bagi KUMKM di Jabar. Dengan potensi yang tinggi, menurut Agung, idealnya bantuan sosial bagi KUMKM mencapai angka minimal Rp 50 miliar. "Kalau melihat potensi KUMKM Jabar, jujur saya prihatin karena angka ini sangat kecil. Apalagi jika menilik total dana bantuan sosial di seluruh dinas provinsi Jabar yang tahun ini mencapai Rp 1,4 triliun. Namun, jika melihat bahwa ini baru pilot project penyaluran yang akuntabel, kami menyambut baik," kata Agung. Agung mengatakan, pihaknya akan berupaya meyakinkan pemerintah agar bisa menyalurkan dana bantuan sosial bagi KUMKM minimal Rp 50 miliar per tahun. Pihaknya pun akan membantu pengawasan proses pencairan bantuan dan implementasi di lapangan. "Angka bantuan sosial di Jabar tahun ini sangat besar. Kalau diproyeksikan pada penyerapan lapangan kerja, seharusnya angka ini bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Mudah-mudahan pilot project dinas KUMKM ini bisa diadopsi dinas lain," katanya. Kecilnya bantuan sosial dinas KUMKM diakui Wawan. "Angka ini disesuaikan dengan kemampuan kami dalam mengelolanya. Saat ini, yang penting menciptakan saluran bantuan sosial yang akuntabel terlebih dahulu. Ke depannya akan diupayakan memperbesar alokasi anggaran," katanya. (A-150)*** Sumber : Harian Pikiran Rakyat, Kamis 25 Februari 2010 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- PEREKONOMIAN INDONESIA 2010
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- PENANGGULANGAN BANJIR
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008



