Home Lintas Jabar Ekonomi Bisnis RAPBD JAWA BARAT BELUM ANTISIPASI KRISIS
RAPBD JAWA BARAT BELUM ANTISIPASI KRISIS PDF Print E-mail
Tuesday, 16 December 2008 06:23

Bandung, Kompas - Rancangan APBD Jawa Barat tahun 2009 belum mencerminkan kebijakan regional daerah untuk mengatasi krisis ekonomi. Sejumlah pos yang terkait langsung dengan persoalan kemiskinan yang meningkat karena krisis ekonomi justru mendapatkan porsi lebih kecil.

Hal itu dikatakan anggota Panitia Anggaran DPRD Jabar, Syaiful Huda Syafi'i, Senin (15/12) di Bandung. Menurut dia, Pemprov Jabar perlu menyusun paket kebijakan regional dalam mengantisipasi krisis ekonomi dan mengajukannya dalam RAPBD.

"Pemprov Jabar dalam kebijakan umum anggaran APBD 2009 telah mengasumsikan peningkatan kemiskinan menjadi 13-14 persen. Namun, tidak ada paket kebijakan regional dalam RAPBD 2009 untuk mengatasi kenaikan kemiskinan tersebut," katanya.

Subsidi Pemprov Jabar untuk kebutuhan pupuk petani, misalnya, hanya Rp 75 miliar. Jumlah itu, kata Syaiful, terlalu kecil mengingat petani saat ini makin terdesak dalam kondisi krisis. Sekitar 80 persen penduduk miskin di Jabar ialah petani, terutama di bagian selatan, seperti Sukabumi, dan sepanjang kawasan pantura.

"Anggaran padat karya Rp 2 miliar pun terlampau kecil. Padahal, program itu amat efektif menyerap pekerja yang kemungkinan dirumahkan atau dipecat akibat krisis ekonomi," kata Syaiful yang juga merupakan Sekretaris Komisi A DPRD Jabar.

Sejumlah pos kegiatan, seperti penyuluhan dan seminar tentang suatu program, bisa dikurangi. Kegiatan semacam itu rawan kebocoran dengan pemberian uang bagi panitia pelaksana. "Bila anggaran kegiatan itu bisa dipangkas, daerah bisa menghemat triliunan rupiah untuk dialokasikan bagi program penanggulangan krisis," tutur Syaiful.

Tidak penting

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jabar Deny Juanda menjelaskan, penanggulangan krisis ekonomi yang berdampak pada peningkatan kemiskinan tidak bisa dilihat secara parsial dalam penganggaran di RAPBD.

"Penanggulangan kemiskinan tidak bisa diukur dengan hanya melihat persentase dalam anggaran. Besarnya persentase anggaran menjadi tidak lebih penting daripada konsep antisipasi krisis yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menyebutkan Gerakan Multiaktivitas Agribisnis (Gemar) sebagai salah satu konsep menghadapi krisis. Dengan program itu, setiap petani dapat melakukan lebih dari satu aktivitas rumpun pertanian. Dari kegiatan tersebut, pendapatan petani ditargetkan meningkat tiga kali lipat, yakni sekitar Rp 1,5 juta per bulan.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, rumpun pertanian ialah fokus pembangunan Jabar mengingat 60 persen penduduk adalah petani. (REK)

 


Sumber: Harian Kompas, Selasa 16 Desember 2008

 

Slide


sampiren.jpg

Berita Lain