Home Lintas Jabar Ekonomi Bisnis DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK"
DARMIN, "PEREKONOMIAN NASIONAL MULAI MEMBAIK" PDF Print E-mail
Wednesday, 21 July 2010 07:56
Bandung, (PR).-
Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan, perekonomian Indonesia sampai dengan pertengahan 2010 menunjukkan perbaikan.

Menurut dia, hal tersebut tampak dari mulai adanya peningkatan ekspor dan investasi. Padahal, pada 2008 masih didominasi oleh sektor konsumsi. Kondisi tersebut membuat optimistis adanya pencapaian positif dalam perekonomian Indonesia.

"Apalagi didukung oleh kondisi eksternal dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global. Meningkatnya permintaan eksternal dan menguatnya permintaan domestik diperkirakan mendorong dunia usaha untuk mulai meningkatkan kapasitas produksi," katanya.

Darmin menambahkan, dalam perkembangan ekonomi nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang signifikan. UMKM memiliki dampak yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"UMKM merupakan penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, perluasan kesempatan berusaha, dan penyerapan tenaga kerja baru serta menekan angka pengangguran," ujarnya.

Namun, menurut Darmin, pendekatan pembangunan yang ditujukan bagi pelaku UMKM selama ini masih menunjukkan kondisi dualistik dan timpang. Padahal, mestinya pembangunan kepada UMKM diharapkan lebih mengantarkan pada penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang lebih padu dan seimbang.

"Tidak hanya pada skala usaha, tetapi juga strata dan sektoral sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri," ujarnya.

Di sisi lain, UMKM pun terus menghadapi sejumlah tantangan seiring dengan perkembangan waktu. Oleh karena itu, melalui survei yang diselenggarakan di lima provinsi di Indonesia, yakni Sumatra Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan, diharapkan akan memberikan gambaran secara nyata mengenai kondisi UMKM saat ini.

"Dengan demikian, kajian yang akan dilaksanakan pada hari-hari ke depan dapat memberikan jawaban yang tepat sasaran," tututnya.

Ketua Panitia Pusat Edy Suandi Hamid mengatakan, untuk membuat tema kajian dalam forum tersebut, secara khusus PP ISEI membentuk tim peneliti yang mencoba memetakan dan mengkaji secara intensif UMKM di lima wilayah tersebut.

"Penelitian menunjukkan temuan menarik bahwa kebijakan mengenai UMKM seharusnya tidak bersifat tunggal. Harus melihat karakteristik, khusus dari UMKM tersebut," ujarnya.

Mantap

Wakil Presiden Boediono mengatakan, perlu sistem politik yang mantap untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Wapres, kemajuan ekonomi yang terjadi memungkinkan kesejahteraan, martabat, dan kecerdasan masyarakat yang terus meningkat.

"Dari berbagai pengalaman bangsa-bangsa dan literatur sejarah yang ada, saya pikir demokrasi merupakan sistem politik yang paling cocok," katanya dalam pembukaan Sidang Pleno ISEI XIV di Hotel Savoy Homann Bidakara, Bandung, Selasa (20/7).

Menurut Boediono, demokrasi yang dilaksanakan dengan benar pada dasarnya merupakan sistem yang bisa memenuhi falsafah manunggaling kawulo gusti, yakni menyatunya kehendak rakyat dan kehendak penguasa

Boediono mengungkapkan, untuk menuju ke arah tersebut tidak mudah, diperlukan kewaspadaan dan komitmen bersama agar bisa melewati konsolidasi demokrasi yang penuh kerawanan. Terutama terhadap ancaman "2D", yaitu disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi.

Disfungsionalitas demokrasi, menurut Boediono, pada umumnya terjadi karena tidak adanya komitmen yang solid di antara elite politik, terutama dalam hal membangun sendi-sendi dasar dan aturan dasar yang membentuk demokrasi.

"Bangsa kita pernah mengalami hal itu pada saaat eksperimen demokrasi parlementer pada tahun 1950-an. Kabinet jatuh bangun karena masing-masing ingin langsung bertarung di arena demokrasi, tetapi tidak memberikan komitmen untuk menata sendi-sendi dasar demokrasi," katanya.

Ditambahkannya, demokrasi dapat juga mengalami degenerasi karena masalah penyalahgunaan kewenangan publik dan korupsi, politik uang, dan politisasi birokrasi. Masalah politisasi birokrasi, menurut Boediono, mempunyai akibat sistemik yang serius, yaitu birokrasi yang berkinerja rendah dan korup.

"Apabila mesin penggerak utama pemerintah tidak berjalan dengan baik tentunya tidak bisa mengharapkan pemerintahan yang menghasilkan manfaat bagi rakyat. Delegitimasi tinggal menunggu waktu saja," katanya. (A-135/A-188)***

Sumber : Harian Pikiran Rakyat - 21 Juli 2010