Info Terakhir
- GUBERNUR BUKA PELATIHAN BAGI PEREMPUAN
- GUBERNUR JABAR DORONG INVESTASI AUSTRIA DI JAWA BARAT
- NETTY HERYAWAN TERJUNKAN GURU PRIVAT KE BALEENDAH
- CANANGKAN PROYEK INFRASTRUKTUR RATUSAN MILIAR DI BEKASI
- AGENDA GUBERNUR - RABU, 10 MARET 2010
- RATUSAN RUMAH DI KADUNGORA TERENDAM BANJIR
- BIRO IKLAN DIDENDA Rp 255 JUTA
- LUBANG BESAR GANGGU AKSES JALAN
- JALUR PURWAKARTA-CIANJUR TERPUTUS
- SUDAH LAYAKKAH KOTA BEKASI MERAIH ADIPURA ?
Pengunjung
We have 281 guests onlineJajak Pendapat
| JABAR HARUS SIAP HADAPI ACFTA |
|
|
|
| Wednesday, 20 January 2010 14:27 |
|
Memasuki tahun 2010, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan agar semua pihak, mengantisipasi tantangan, khususnya pasca penerapan penerapan kawasan pasar bebas negara-negara ASEAN plus Cina (ASEAN-China Free Trade Agreement / ACFTA) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 yang lalu. Tentunya, semua itu harus disikapi dengan bijak, cepat dan tepat.
Menurut Heryawan, merupakan fakta bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang harus berhadapan dengan ACFTA. Terlebih lagi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah industri yang sangat besar, yaitu mencapai 30% dari industri nasional. ”Sehingga kesiapan Jawa Barat harus melebihi wilayah lain di Indonesia,” tegas Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Selasa (19/1) malam. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa dalam struktur perekonomian Jawa Barat, dimana industri manufaktur merupakan kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar Rp. 268,90 Triliun, atau mencapai 44,18% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan Harga Berlaku tahun 2008 sebesar Rp. 608,58 Triliun. Pencapaian tingkat perekonomian itu sekaligus mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai kontributor ketiga terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, dengan total kontribusi sebesar 14,49%. “Mengingat peran strategis bidang industri, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jabar 2010, menempatkan industri sebagai instrumen utama pembangunan,” ujar Heryawan. Prioritasnya, ujar Heryawan dengan meningkatkan daya saing industri agribisnis, industri manufaktur dan industri kreatif. Dengan daya saing yang lebih meningkat, diharapkan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asal negara lain. Khususnya agar pelaku industri, untuk mengembangkan varian produk berbasis potensi lokal. Memiliki daya saing, baik kualitas dan biaya produksi, sehingga memiliki daya jual dan nilai tambah yang loptimal. “Pemprov Jawa Barat juga senantiasa concern mendorong kemajuan industri nasional dari sisi regulasi, termasuk didalamnya upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan layanan perizinan secara terpadu. Didukung SDM yang handal dan profesional di bidangnya,” tutur Heryawan. Tentunya semua itu tidak lepas dari kondisi infrastruktur Jawa Barat. Sehingga pada skala jangka panjang Pemprov Jabar berupaya melakukan perbaikan infrastruktur, terutama jaringan jalan, jembatan dan irigasi, dengan sasaran untuk membangkitkan sektor-sektor riil di kawasan perdesaan, mencegah peningkatan angka urbanisasi serta mencegah lonjakan angka pengangguran. Sementara di sektor industri kreatif, diupayakan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, memperkuat jalinan kemitraan dengan kalangan dunia industri kreasi, termasuk juga memfasilitasi penyaluran minat dan bakat melalui penyelenggaraan event-event kreasi secara rutin setiap tahun. |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- STIMULUS DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL
- MAJALENGKA DAPAT JATAH 368 CPNS



