Info Terakhir
- GUBERNUR BUKA PELATIHAN BAGI PEREMPUAN
- GUBERNUR JABAR DORONG INVESTASI AUSTRIA DI JAWA BARAT
- NETTY HERYAWAN TERJUNKAN GURU PRIVAT KE BALEENDAH
- CANANGKAN PROYEK INFRASTRUKTUR RATUSAN MILIAR DI BEKASI
- AGENDA GUBERNUR - RABU, 10 MARET 2010
- RATUSAN RUMAH DI KADUNGORA TERENDAM BANJIR
- BIRO IKLAN DIDENDA Rp 255 JUTA
- LUBANG BESAR GANGGU AKSES JALAN
- JALUR PURWAKARTA-CIANJUR TERPUTUS
- SUDAH LAYAKKAH KOTA BEKASI MERAIH ADIPURA ?
Pengunjung
We have 147 guests onlineJajak Pendapat
| JAWA BARAT BELUM TERIMA EDARAN PENGHENTIAN TKI |
|
|
|
| Saturday, 27 June 2009 07:55 |
|
Bandung (SI) – Pemprov Jabar akan segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke Malaysia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya dalam posisi menunggu datangnya edaran tertulis dari pusat mengenai penghentian sementara pengiriman TKI informal ini. Jabar sendiri saat ini merupakan ”pengekspor” terbesar tenaga kerja untuk sektor informal ke luar negeri. ”Tentu kita ikuti saja apa yang diputuskan pusat. Provinsi dan kabupaten/kota harus mengikuti,” kata Heryawan seusai membuka Festival Keanekaragaman Makanan Khas Jawa Barat 2009, di Cihampelas Walk, Jalan Cihampelas, Kota Bandung,kemarin. Beberapa waktu lalu, Heryawan pernah mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki perangkat lengkap perlindungan hukum terhadap para TKI. Heryawan juga mendukung adanya MoU antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan TKI untuk melindungi hakhak dan keselamatan mereka. Diberitakan sebelumnya,mulai kemarin (Jumat,26/6), pemerintah resmi menghentikan sementara pengiriman TKI informal ke Malaysia. TKI informal yang dimaksud terutama penatalaksana rumah tangga dan perkebunan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengatakan, pengiriman TKI formal yang bekerja di Malaysia tetap dilakukan seperti biasa. Dia mengatakan itu seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia Da’i Bachtiar di Jakarta, Kamis (25/6). Penghentian ini berlangsung sambil menanti peninjauan ulang MoU Indonesia dan Malaysia yang akan dibahas pertengahan bulan depan. Heryawan melanjutkan,dalam hal ketenagakerjaan, upaya yang dilakukan pemprov hanya pada koridor peningkatan lapangan kerja di regional provinsi. Dengan adanya penghentian sementara ini dan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri, Pemprov Jabar semakin termotivasi untuk semakin membuka lebar peluang lapangan kerja baru. Pemprov juga terus berupaya memajukan sektor pertanian dan peternakan serta memperbanyak pelatihan kewirausahaan untuk menjadi alternatif kehidupan bagi masyarakat usia kerja. Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut baik keputusan pemerintah pusat. ”Kami menyambut baik hal itu.Apalagi banyak TKI dari KBB yang menjadi korban kekerasan dan penipuan di Malaysia,” kata Kepala Dinsoskertrans KBB Megahary Pudjiharto. Namun, hingga kemarin dia mengaku belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat mengenai penghentian pengiriman TKI informal ke Malaysia. Sejauh ini pun, kata Megahary, pihaknya belum menerima lagi ada pengajuan dari warga KBB untuk bekerja ke Malaysia. Dari hasil pendataan Dinsoskertrans ke semua kecamatan, baru 3 kecamatan yang sudah menyerahkan data warganya yang menjadi TKI di Malaysia. Ketiga kecamatan itu adalah Ngamprah (317 orang),Cipatat (73 orang),dan Cikalongwetan (14 orang). (krisiandi sacawisastra/ adi haryanto)
Sumber: Harian Seputar Indonesia, Sabtu 27 Juni 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- STIMULUS DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL
- MAJALENGKA DAPAT JATAH 368 CPNS



