Info Terakhir
- NETTY HERYAWAN TERJUNKAN GURU PRIVAT KE BALEENDAH
- AGENDA GUBERNUR - RABU, 10 MARET 2010
- RATUSAN RUMAH DI KADUNGORA TERENDAM BANJIR
- BIRO IKLAN DIDENDA Rp 255 JUTA
- LUBANG BESAR GANGGU AKSES JALAN
- JALUR PURWAKARTA-CIANJUR TERPUTUS
- SUDAH LAYAKKAH KOTA BEKASI MERAIH ADIPURA ?
- DANA BENCANA BERMASALAH
- 350 PERAHU TRADISIONAL BERLABUH
- GABAH HASIL PANEN PETANI CIANJUR ANJLOK DRASTIS
Pengunjung
We have 183 guests onlineJajak Pendapat
| USAHA DI DAERAH SEWAJARNYA DIPROTEKSI |
|
|
|
| Friday, 12 June 2009 13:18 | |||
Bandung, (PR).-
Sektor usaha seharusnya mendapat proteksi dari pemerintah dengan koridor yang wajar karena dengan kondisi era globalisasi sekarang, sektor usaha di daerah dan nasional pada umumnya belum memiliki daya saing yang baik, apalagi ditambah dengan sektor perbankan yang bersikap liberal. "Jumlah pengusaha sudah sangat banyak, tinggal kapasitasnya yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa berperan membantu menggemukkan para pengusaha yang sudah ada lewat perbankan," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa, di sela Musyawarah Daerah BPD Hipmi Jawa Barat di Hotel Horison Bandung yang mengagendakan pemilihan ketua baru Hipmi Jabar pengganti Muhamad Eggi H. Suzetta dengan dua kandidat calon ketua yaitu, Yedi Karyadi dan Dede Sumitro, Kamis (11/6). Menurut dia, perbankan yang ada sekarang terlalu liberal dengan menerapkan aturan yang terlalu ketat yang kurang sesuai dengan iklim usaha di Indonesia sekarang. Aksa menilai, liberalisasi perbankan merupakan aplikasi aturan dari World Bank (Bank Dunia) yang diterapkan di Indonesia dan belum tentu sesuai dengan kondisi sektor usaha di Indonesia Kondisi perbankan sekarang, menurut Aksa, berbeda dengan kondisi sepuluh tahun lalu di mana perbankan diberi mandat dan keharusan untuk mengembangkan sektor usaha melalui kredit. "Pengusaha baru sulit berkembang karena kredit perbankan sekarang hanya diberikan kepada kalangan terbatas yang hanya memiliki track record yang bagus dan modal yang besar. Seharusnya, perbankan memiliki kewajiban untuk mengembangkan sektor-sektor usaha baru dan UKM di daerah," ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam kesempatan itu mengatakan, daerah dan negara akan baik perekonomiannya bila 2,5% penduduknya pengusaha, sedangkan di Indonesia belum sampai 1%. Oleh karena itu, Hipmi diharapkan bisa berperan aktif mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru. "Dengan begitu akan ada keseimbangan antara jumlah pengusaha dan pencari pekerja sehingga otomatis akan ada penyerapan pengangguran," katanya. Heryawan mengatakan, perekonomian daerah memang difokuskan pada pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama melalui pemberdayaan usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi. Hal itu dilakukan karena jumlah aset yang dikelola oleh sektor ini mencapai Rp 7,1 triliun, serta memberikan andil besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat sebesar 61,66%, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 13,35 juta orang. "Kita harus sama-sama mendorong UMKM menjadi usaha yang lebih besar . Selain itu, para pengusaha juga harus memperhatikan dan memfokuskan pada potensi daerah. Di Jabar, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan masih banyak yang belum tergarap, padahal potensinya masih sangat besar," ujarnya. Heryawan mencontohkan dari total kebutuhan daging di Jabar, baru 14% yang dipasok dari Jabar sendiri, sedangkan sisanya berasal dari luar Jabar dan diimpor dari Australia. (A-190)***
Sumber Harian Pikiran, 12 Juni 2009 |
Popular
- IDEOLOGI PANCASILA
- BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)
- SAJAK "BODOR" WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA
- 488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009
- IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA
- KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI
- 9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008
- SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH
- PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK
- SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME
- TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009
- MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH
- STIMULUS DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL
- MAJALENGKA DAPAT JATAH 368 CPNS



