Home Di Media Ahmad Heryawan di Media "E-PROC" TETAP DILAKSANAKAN
"E-PROC" TETAP DILAKSANAKAN PDF Print E-mail
Thursday, 16 April 2009 15:43

Permasalahan Teknologi Informasi Diselesaikan Secara Luwes

Bandung, (PR).-
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan target 75% proses pengadaan barang dan jasa di Jabar dilaksanakan dengan sistem e-proc (electronic procurement) secara penuh, sebisa mungkin akan tetap dilakukan. Berbagai permasalahan teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi selama ini, akan diselesaikan secara luwes.

"Saya sudah memerintahkan kepada LPSE (Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronis) Jabar, untuk hal-hal yang sifatnya teknis bisa dikompromikan dengan baik-baik," katanya di acara Mukerda Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Jabar, di Hotel Horison, Rabu (15/4).

Sekalipun mengakui kemungkinan adanya keterlambatan pada beberapa projek, namun menurut dia dengan keterlambatan 1-2 minggu, tidak akan membuat jadwal pengerjaan projek secara keseluruhan menjadi terganggu.

"Apalagi kami sudah berkomitmen untuk berusaha tetap menepati jadwal. Jadi e-proc secara penuh sebisa mungkin akan tetap dilangsungkan. Malah rencananya tahun depan 100% projek pengadaan bisa dilakukan dengan e-proc secara penuh," katanya.

Ketua LPJKD Jabar, Indrato mengatakan pelaksana e-proc di sektor konstruksi tahun 2009 ini harus segera dievaluasi, agar pelaksanaan pembangunan konstruksi di Jabar-yang dalam tiga tahun terakhir menjadi yang terbaik secara nasional- bisa tetap diamankan.

"Sampai saat ini berbagai keluhan mengenai kesulitan teknis dari pelaksanaan e-proc terus mengalir ke LPJKD. Malah berdasarkan informasi yang kami dapat, setidaknya ada sepuluh paket pembangunan yang sampai ditunda pelaksanaan lelangnya," katanya.

Hal tersebut menurut dia merupakan indikator kuat adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan e-proc, yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Apalagi mengingat pelaksanaan e-proc di Jabar terhitung sangat cepat, Januari sistemnya diaplikasikan langsung e-proc murni dilakukan.

Padahal di negara lain yang penguasaan TI-nya sudah terhitung baik, e-proc dilaksanakan setelah melalui proses adaptasi bertahun-tahun karena memang pelaksanaannya yang relatif sulit.

Sementara itu, Ketua Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah (BSAD) Gapensi Jabar, Goemelar Perdana Kusumah mengingatkan kemungkinan banyaknya gugatan hukum terhadap pelaksanaan e-proc di Jabar. Karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan e-proc.

"Penggunaan teknologi esensinya untuk mempermudah proses, kalau yang terjadi malah mempersulit tertunya harus dipertanyakan," katanya.

Sementara itu, Ketua LPSE Jawa Barat, Karso Saminurahmat, mengatakan hingga saat ini ada 3.102 pengusaha yang mengikuti lelang secara e-proc untuk 271 paket pekerjaan. Jumlah tersebut merupakan paket pengadaan barang dan konstruksi.

"Baru satu paket yang sudah selesai lelangnya, yaitu pengadaan mobil. Sedangkan untuk konstruksi belum ada karena umumnya dalam proses akhir unuk lelang. Jumlah 75% yang melalui e-proc, kurang lebih jumlahnya 700-an paket pekerjaan," katanya. (A-135)***

 


Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Kamis 16 April 2009
 

Slide


hade2.jpg

Berita Lain