Home Di Media Ahmad Heryawan di Media TENDER ONLINE HARUS DIKAJI
TENDER ONLINE HARUS DIKAJI PDF Print E-mail
Thursday, 16 April 2009 15:20

Bandung (SI) – Pelaksanaan program Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Jabar masih jauh dari target 75% yang dicanangkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Hingga kini, tender pengadaan barang dengan sistem e-procurement (elektronik/online) di lingkungan Pemprov Jabar baru mencapai 271 paket yang ditayangkan dari sekitar 1.000 lebih paket yang harus ditenderkan. Dari 271 paket, sekitar 3.102 perusahaan mendaftarkan diri. Namun, baru 1.960 perusahaan yang mendapatkan user ID untuk mengikuti lelang.

Sampai sekarang, baru satu paket yang berhasil mendapatkan pemenang lelang, yakni pengadaan mobil dinas Pemprov Jabar. Menanggapi hal itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memunculkan wacana untuk mengendurkan target yang pernah dibuat.Menurut dia, target 75% masih dapat dikaji lagi dan bersifat dinamis ketika target tersebut sulit terealisasi di lapangan.

”Kalau mandek akibat masalah teknis yang belum terpenuhi dan berakibat pada pembangunan Jabar, kami bisa longgarkan.Tapi sebelum kemampuan maksimal, jangan dulu dilonggarkan,” ucap Heryawan seusai membuka Musyawarah Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 2009 di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang ‘45,Kota Bandung,kemarin.

Heryawan meminta tim LPSE melihat hambatan secara menyeluruh. Yang jelas, hambatan yang kasat mata yakni persoalan teknis teknologi informasi (IT). ”Hingga hari ini (kemarin), keluhannya IT semua. Jadi mungkin ini masalah utamanya,”ujar dia.

Adanya kendala teknis tersebut, lanjut Heryawan, tidak akan menunda apalagi mengurungkan niat pemprov untuk pengadaan barang melalui tender elektronik. Hanya, keterlambatan penjadwalan proses pengadaan barang karena terhambatnya LPSE. Karena itu, Heryawan meminta LPSE untuk lebih luwes dalam proses perizinan yang menyangkut persyaratan mendapatkan user ID perusahaan pendaftar.

”Bila ada persyaratan yang dapat ditoleransi secara administratif, ya loloskanlah.Katakan ada pergantian kepengurusan di satu perusahaan yang mendaftar dan saat proses transisi aktanya belum jadi itu kan bisa ditoleransi,”katanya.

Sementara itu, Ketua LPJKD Jabar Indrato mengatakan, Jabar belum siap menerima program LPSE. Hal itu terbukti dengan adanya kendala teknis di IT yang tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Pada akhirnya teknis pendaftaran tender e-procurenment ini bakal tidak berjalan dan kembali ke teknis manual seperti sebelumnya.

”Untuk upload data dan persyaratan saja sulit karena kendala teknis IT. Itu perusahaan di Bandung, apalagi yang di luar Bandung. Kami minta LPSE itu jangan kaku pada persyaratan, harus luwes, jika memang ada yang kurang sedikit di persyaratannya bisa diberi tanda, tapi tetap diikutsertakan untuk mengikuti tender,” ujar Indrato kepada wartawan. (krisiandi sacawisastra)

 


Sumber: Harian Seputar Indonesia, Kamis 16 April 2009
 

Slide


hade3.jpg

Berita Lain